.webp)
DPRD Kota Denpasar menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 senilai Rp 3,244 triliun. Dewan meminta Pemkot Denpasar mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum terserap, termasuk pajak reklame.
Rancangan perubahan KUA dan PPAS 2026 tersebut naik Rp 162,28 miliar atau 5,26 persen dari sebelumnya Rp 3,082 triliun. PAD juga ditargetkan naik dari Rp 2,050 triliun lebih menjadi Rp 2,220 triliun atau meningkat Rp 170,25 miliar.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan II DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/8/2026). Seluruh fraksi, yakni Golkar, PDI-P, Gerindra, PSI, dan NasDem, menyepakati rancangan perubahan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Anak Agung Gede Mahendra mengatakan belanja daerah dalam rancangan perubahan KUA PPAS 2026 naik Rp 244,8 miliar atau 6,7 persen, dari Rp 3,644 triliun menjadi Rp 3,889 triliun.
"Kami dari fraksi Partai Golkar Kota Denpasar, mengapresiasi peningkatan 6,5 persen belanja modal atau sebesar Rp 48,9 miliar dari target sebelumnya Rp 753,7 miliar menjadi Rp 802,7 miliar," jelasnya dalam rapat.
Golkar juga meminta Pemkot Denpasar menganggarkan perbaikan dan pemasangan baru lampu penerangan jalan (LPJ) serta perbaikan jalan rusak.
"Kami meminta dinas terkait untuk segera menganggarkan perbaikan dan pemasangan baru LPJ di perubahan APBD 2026," jelasnya.
"Kami meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menganggarkan peremajaan serta perbaikan jalan-jalan di perubahan APBD 2026," sambung Anak Agung Gede Mahendra.
Sementara itu, I Ketut Budha dari Fraksi PDIP meminta seluruh OPD memaksimalkan dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat.
Dari Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha meminta pemerintah memaksimalkan sektor strategis yang masih berpeluang menambah pendapatan.
"Banyak potensi yang bisa dioptimalkan seperti pajak reklame, peningkatan pelayanan publik, kinerja perumda Pemerintah Kota Denpasar, penerapan sistem digitalisasi untuk pendapatan serta potensi di pariwisata," ujar Tommy Sumertha.
Fraksi PSI-NasDem melalui Anak Agung Putu Gede Anugraha Merta juga mendorong realisasi aspirasi masyarakat serta meminta pemerintah melakukan mitigasi risiko fiskal.
Ia turut menyoroti peningkatan pendapatan reklame dan pembersihan irigasi untuk mencegah banjir di Kota Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memastikan Pemkot akan menggenjot PAD dan memaksimalkan potensi yang ada.
Pajak reklame menjadi salah satu sektor yang akan digenjot. Menurutnya, pendapatan sektor tersebut mulai meningkat setelah sebelumnya terdampak moratorium.
"Kami akan genjot karena memang dampak moratorium dulu, itu banyak, lumayan stagnan lama target pajak reklame. Nah sekarang sudah mulai terjadi peningkatan," jelas Kadek Agus Arya Wibawa.
Saat ini, target pajak reklame hampir Rp 13 miliar hingga Rp 15 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya sekitar Rp 2 miliar.
"Untuk data WP (wajib pajak) sudah kita pegang semua. Nah itu pelan-pelan kita akan genjot untuk target," pungkasnya usai rapat.
