Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali baru menyentuh angka 43 persen. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan proses pengumpulan data rampung 100 persen pada akhir Agustus 2026.
"Belum tenggat waktu, nanti akhir Juli sudah harus di atas 50 persen," kata Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koster meminta kabupaten/kota untuk segera mengatensi agar program ini dapat rampung sesuai target. Di sisi lain, Koster juga menyoroti pelaksanaan sensus di tiga daerah seperti Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.
Secara geografis, Koster berujar, tidak terlalu sulit bagi petugas sensus untuk menjangkau masyarakat di ketiga daerah tersebut. Berbeda dengan daerah lain seperti Karangasem dan Buleleng.
"Kalau Denpasar kan enggak sulit, dalam hitungan jam tempuh semua dari ujung ke ujung. Jadi enggak ada alasan telat," imbuh Koster.
Koster mengancam akan melaporkan ke Menteri Dalam Negeri jika ada kepala daerah yang tidak gerak cepat melaksanakan program ini. Terlebih, tiga daerah tersebut merupakan penyumbang pajak hotel dan restoran tertinggi di Bali.
Sebagai informasi, sebanyak 3.774 petugas dikerahkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Bali. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi maupun perencanaan pembangunan di daerah.
"Sehingga partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar, lengkap dan tepat waktu menjadi sangat krusial," ungkap Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan.
Agus membeberkan terdapat 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Bali. Unit usaha tersebut terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.
"Dengan cakupan tersebut total sasaran pendataan yang harus dijangkau oleh petugas mencapai sekitar 1,71 juta prelist usaha dan keluarga," ujar Agus.