detikBali

Warga Denpasar Keluhkan Banyak WNA Tinggal di Kos-kosan

Terpopuler Koleksi Pilihan BaliNusra Awards 2026

Warga Denpasar Keluhkan Banyak WNA Tinggal di Kos-kosan


Ahmad Firizqi Irwan - detikBali

Rapat paripurna DPRD Kota Denpasar ke-7 masa persidangan II terkait LPJ APBD Kota Denpasar, Jumat (10/7/2026)
Foto: Rapat paripurna DPRD Kota Denpasar ke-7 masa persidangan II terkait LPJ APBD Kota Denpasar, Jumat (10/7/2026). (Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Denpasar -

Beragam aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD Kota Denpasar saat masa reses disampaikan dalam sidang paripurna, Jumat (10/7/2026). Salah satunya mengenai banyaknya warga negara asing (WNA) yang diduga tinggal di kos-kosan dalam jangka waktu lama. Mereka terlihat banyak berlalu-lalang di jalanan dan permukiman warga.

"Terindikasi banyak tinggal di wilayah di kos-kosan tanpa melaporkan diri ke kepala lingkungan dan tidak mengantongi legalitas tinggalnya," ungkap Anak Agung Putu Gede Anugerah Mertha dari Fraksi PSI-Nasdem saat menyampaikan hasil reses.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga mengatakan, di wilayah Denpasar Selatan ada juga warga yang meminta bantuan beasiswa hingga fasilitas peluang kerja bagi anak-anak muda.

"Ada juga perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar yang sudah rusak, lampu jalan yang padam, memfasilitasi warga yang ingin menekuni profesi sebagai pramuwisata juga terkait pengangkutan sampah agar lebih cepat," terang Mertha.

ADVERTISEMENT

Sedangkan di Denpasar Barat, Mertha menyebut masyarakat meminta sarana prasarana jalan bisa diperbaiki dan pemindahan tiang jaringan yang menganggu aktivitas warga di Jalan Gunung Kalimutu.

Perbaikan infrastruktur di wilayah Denpasar Utara juga perlu dilakukan, termasuk penataan kawasan Pura Taman Beji di Desa Ubung hingga pembersihan sampah liar diberbagai titik juga perbaikan lampu jalan.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar, I Wayan Suwirya, menyampaikan masyarakat meminta agar area bermain layang-layang tradisional di Pantai Mertasari tetap terjaga sehingga bisa terus digunakan oleh masyarakat.

"Permohonan perbaikan drainase, jalan, lampu penerangan jalan. Perbaikan jembatan penyeberangan, hingga patroli keamanan di Taman Pancing," ujar Suwirya.

Kemudian, di Denpasar Utara, ia menyebut masyarakat meminta agar dibuatkan trotoar di sepanjang Jalan Antasura.

Kemudian, I Ketut Budha dari Fraksi PDIP, mengungkapkan masyarakat meminta adanya perbaikan sarana prasarana yang memadai, bantuan hingga kelengkapan keamanan seperti CCTV di wilayah Taman Pancing.

"Permohonan pengaspalan di sepanjang jalan Intaran, Jalan Danau Tondano yang rusak sepanjang 3 kilometer. Perbaikan Jalan Pulau Saelus," imbuh Budha.

Soroti Silpa Rp 644,7 Miliar Lebih

Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Denpasar I Ketut Suteja Kumara menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar dalam rapat paripurna, Jumat (10/7/2026). Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 644,7 miliar lebih.

Suteja mengatakanSilpa bisa diminimalkan dengan perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan berbasis kinerja perangkat daerah. "Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan lebih efektif agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," kataSuteja yang juga Ketua FraksiPDIP DPRD KotaDenpasar itu.

Namun demikian, Pansus VII mengapresiasi capaian pendapatan daerah 2025 yang sedikit di atas target. Yakni, dari target Rp 3,389 triliun terealisasi sebesar Rp 3,562 triliun.

Ada 11 poin yang disampaikan dari hasil pembahasan Pansus VII DPRD Kota Denpasar. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang perlu didorong agar mampu menopang ekonomi daerah.

Pansus VII DPRD Kota Denpasar juga mengingatkan agar Pemkot Denpasar tetap memberikan perhatian khusus terkait program dan kegiatan yang belum tercapai. Kemudian, optimalisasi pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) hingga penertiban reklame lebih ditingkatkan.

Pada poin terakhir, Pansus juga mengapresiasi Pemkot Denpasar yang berupaya memperbaiki sarana sekolah akan kualitas layanan pendidikan lebih baik. "Mutu pendidikan ditingkatkan, sehingga memiliki daya saing yang merata dan menjadi pilihan utama masyarakat," pungkas Suteja.



(hsa/hsa)










Hide Ads