.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini menjadi capaian ke-11 kali secara beruntun yang diraih Pemkab Klungkung sejak 2015.
"Opini WTP yang kami raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel," ujar Bupati Klungkung I Made Satria dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda se-Bali Tahun Anggaran 2025 disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6). Penyerahan LHP juga dihadiri Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom dan Sekda Klungkung Anak Agung Lesmana. Hadir pula Gubernur Bali Wayan Koster serta bupati/wali kota se-Bali.
Satria mengaku bangga dan sekaligus menegaskan harus tetap berhati-hati dengan predikat WTP tersebut. Menurutnya, predikat WTP haris menjadi motivasi bagi Pemkab Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi utama mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke depan kami akan memperkuat pengendalian internal dan inovasi kelola aset, agar program pembangunan tepat sasaran dan dampaknya dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Satria menyampaikan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari BPK RI. Satria juga mengapresiasi jajaran OPD Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung yang berkomitmen mengurus tata kelola keuangan.
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan opini WTP diberikan berdasarkan empat indikator. Mulai dari kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan ke peraturan, dan efektivitas pengendalian internal.
"Pemeriksaan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini, pengelolaan keuangan Pemda diharapkan lebih efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Adhi.
(iws/iws)
