
Polri Raih WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Polri meraih predikat WTP untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021. Predikat WTP ini sudah sembilan kali berturut-turut diraih Polri.
Polri meraih predikat WTP untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021. Predikat WTP ini sudah sembilan kali berturut-turut diraih Polri.
"Semua kegiatan di dalam penyelenggaraan ini ada pencatatannya, semuanya, rapih, tertib, dan sekarang dalam proses finalisasi laporan itu," kata Anies.
Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, dan LIPI 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021.
Insentif program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai Rp 289,85 miliar terindikasi salah sasaran.
BPK menyebut jika sisa dana investasi pemerintah dalam program PEN tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun tidak dapat disalurkan.
Meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti temuan BPK.
BPK RI mengungkap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan meningkat pada 2021 menjadi 8,78 persen dari tahun sebelumnya 8,72 persen.
Pemprov Sulsel kembali meraih opini WTP terkait LKPD BPK RI tahun 2021, setelah apa 2020 hanya meraih WDP.
BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) pada 2019. Total temuan ini mencapai Rp 5,57 miliar.