.webp)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut program Keluarga Berencana (KB) kini mengalami transformasi makna menjadi komunitas berencana.
Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa konsep KB tidak lagi berfokus pada pembatasan jumlah anak, melainkan pada perencanaan berbasis komunitas.
"Dulu Keluarga Berencana (k kecil b kecil), kalau sekarang KB itu (K besar B besar), komunitas Bcerencana. Sehingga kita tidak bicara tentang jumlah secara presisi harus misalnya sekian anak, tetapi menyeimbangkan antara supply dan demand," ujarnya usai acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Badung, Kamis (23/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keseimbangan tersebut penting agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan jumlah penduduk yang berdampak pada kondisi ekonomi dan kualitas hidup.
"Jangan sampai ada over-supply kebanyakan penduduk sementara resources-nya masih kekurangan untuk meng-cover kehidupan yang layak, atau juga jangan sampai kekurangan penduduk sehingga ekonomi itu menjadi melambat," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) guna membenahi kualitas lulusan perguruan tinggi agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, pada acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitaa Udayana.
Badri menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai langkah ini strategis untuk menyelaraskan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri yang saat ini masih terjadi ketidakseimbangan antara program studi dengan kebutuhan di lapangan.
"Saat ini masih terjadi oversupply di beberapa program studi, sementara prodi yang dibutuhkan justru belum tersedia. Akselerasi ini akan kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendukbangga dan tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)," ungkap Badri.
Sebanyak 14 perguruan tinggi negeri dan swasta tergabung sebagai pengurus konsorsium, dengan total anggota mencapai sekitar 200 institusi.
"Dalam simposium ini, konsorsium membahas isu-isu aktual terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga," ujarnya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi di tiap wilayah juga akan menjadi pendamping dalam penyusunan hingga evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di daerah.
