.webp)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah akan menutup seluruh praktik open dumping di Indonesia. Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menutup 30 persen dari total 485 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
"Sisa sekitar 69 persen atau hampir 70 persen, sekitar 369 TPA di seluruh Tanah Air, termasuk di TPA Suwung," tutur Hanif dalam kunjungannya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura Ngurah Rai I, Denpasar, Bali, Jumat (17/4/2026).
Hanif menyebut target pengelolaan sampah sebesar 63,41 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) terbaru yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka itu baru bisa dicapai bila kita menutup semua praktik open dumping di Tanah Air," ucap Hanif.
Selain mengakhiri praktik open dumping, Hanif menambahkan peningkatan kualitas sampah melalui pemilahan harus dilakukan secara beriringan di seluruh Indonesia.
Ia menekankan kebijakan tersebut diterapkan tanpa pengecualian, termasuk bagi daerah dengan keterbatasan fiskal. Namun, pemerintah akan mempertimbangkan dukungan seperti bantuan alat berat, yang saat ini masih dalam tahap pembelajaran lebih lanjut.
"Nanti malam saya pulang ke Jakarta, besok pagi kami akan mendeklarasikan hal yang sama untuk Jakarta Utara. Mungkin dua-tiga minggu setelahnya, seluruh Jakarta wajib juga untuk melakukan pilah sampah selesai," terang Hanif.
"Karena kita juga meminta kepada Bapak Pramono Anung untuk TPA Bantargebang hanya boleh anorganik pada saat Agustus nanti. Jadi langkah-langkah ini dilakukan rata tanpa terkecuali," imbuh Hanif.
Hanif menegaskan Bali mendapat perhatian pada sejumlah substansi. "Bali ini, melihat dari evaluasi kami, juga mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Maka kami akan memberikan tekanan pada beberapa substansi. Sehingga apa yang dimandatkan Bapak Presiden dapat kami emban sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya," ungkap Hanif.
(dpw/dpw)
