Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kota Mataram menurun hingga 1 persen lebih pada 2026. Sebanyak 4.698 warga Mataram disebut telah terlepas dari jerat kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Mataram pada 2025 tercatat sebanyak 39.816 jiwa. Sedangkan, tahun ini menurun menjadi 35.118 jiwa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu keluar dari BPS dan disampaikan bahwa penurunannya turun, artinya kan sudah on the track," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat dikonfirmasi, Senin (26/10/2026).
"Tinggal kami lanjutkan lagi penguatan-penguatan terhadap variabel-variabel yang selama ini kita intervensi untuk penanganan itu," sambungnya.
Mohan mengungkapkan keberhasilan menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari kontribusi banyak sektor yang bergerak secara bersama-sama. Mulai dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga program aspiratif dari anggota DPR RI perwakilan NTB.
"Banyak sektor yang berkontribusi. Termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Kerja kolektif ini kemudian menghasilkan angka kemiskinan yang berkurang," tuturnya.
Meskipun tren penurunan ini menjadi angin segar, Mohan menilai dinamika angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai faktor eksternal. Misalkan kondisi global, perubahan kebijakan, hingga situasi ekonomi yang terus berkembang.
"Yang penting kami berusaha agar terus menurun. Tapi kan memang banyak hal yang mempengaruhi fluktuasi statistik ini, jadi mungkin pengaruh kondisi global, kebijakan, situasi-situasi yang berkembang itu juga kan berdampak," pungkasnya.
Berdasarkan data BPS Kota Mataram, indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2026 sama dengan tahun 2025, yakni 1,34 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) naik sebesar 0,07 persen, dari 0,35 pada tahun 2025, menjadi 0,42 persen pada tahun 2026.
"Angka di atas menunjukkan kinerja dari program terkait pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat," kata Kepala BPS Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto.
Meskipun angka kemiskinan turun, indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Artinya, ketimpangan pengeluaran diantara kelompok penduduk miskin semakin melebar.
(iws/iws)