.webp)
Bupati Klungkung, I Made Satria, mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak baik bagi pemerintahannya. Pasalnya, Pemkab Klungkung tengah mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau bisa jujur kami mengatakan, WFH ini untuk kami yang masih mengejar target, ini tidak baik sebenarnya. Namun, karena ini adalah arahan pemerintah pusat dalam mengefisiensi energi, anggaran, dan lain-lainnya, kita akan berupaya untuk menyesuaikan," kata Satria pada awak media, Jumat (10/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satria menerangkan sejumlah penyesuaian sangat dibutuhkan dalam menerapkan WFH, terutama bagi perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat dan yang harus bekerja keras dalam mencapai target.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan perangkat daerah, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Klungkung, tengah sibuk-sibuknya mengotimalkan sumber-sumber PAD.
"Ini yang perlu kami lakukan penyesuaian juga. Ketika ingin mengerjar target untuk bisa mengoptimalkan sumber pendapatan kami yang masih kecil ini, kalau kami lagi dikurangi masa kerjanya, kami bisa ketinggalan jauh nantinya," terang Satria.
Menurut Satria, ada banyak upaya efisiensi BBM yang bisa saja diterapkan selain WFH. Semisal meminta ASN untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat ke kantor. Hal ini bisa sangat efektif, mengingat luas wilayah perkotaan Klungkung yang relatif kecil. Jarak rumah pegawai dengan kantor-kantor tempatnya bekerja sebagian besar relatif sangat dekat.
"Belum kami memikirkan sampai ke sana, tetapi bisa saja. Ketika kami lakukan di hari pertama, kita akan lihat persoalannya di mana. Dari sana kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya," jelas Satria.
Pantauan detikBali di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), masih terlihat eselon IV atau pegawai yang semestinya WFH masuk ke kantor. Salah satunya di Kantor DPRD Klungkung. Jajaran pegawai sekretariat DPRD Klungkung terlihat masuk dan mengurus kegiatan rapat paripurna.
Mengenai hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung, AA Istri Alit Pramawati, menerangkan ASN yang WFH diminta untuk memaksimalkan penggunaan layanan sistem pemerintah berbasi elektronik (SPBE). Selanjutnya, mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, diklat atau pertemuan lainnya secara daring atau hybrid.
"ASN juga diwajibkan responsif terhadap komunikasi baik melalui media komunikasi WhatsApp, telepon, maupun aplikasi kantor virtual," terang Pramawati.
ASN Pemprov Bali Diimbau Pakai Transum-Kendaraan Listrik
Sementara itu, ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diimbau memakai transportasi umum (transum) atau kendaraan listrik saat masuk kantor. Ini juga sebagai salah satu upaya efisiensi energi. Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN.
Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Kadek Mudarta, menjelaskan bagi pegawai yang memiliki kendaraan listrik agar dapat digunakan saat berangkat ke kantor.
"Jadi pegawai-pegawai itu tentu melihat kemungkinan mereka menggunakan transportasi umum, yang sudah memiliki kendaraan listrik pasti mereka menyesuaikan," kata Mudarta, Jumat (10/4/2026).
Mudarta menjelaskan surat edaran tersebut bersifat imbauan dan tidak memaksa. Walhasil, seluruh pegawai dapat menyesuaikan kondisi. Bagi pegawai yang rumahnya merupakan jalur lintas transportasi umum dapat menggunakan transportasi umum ketika berangkat ke kantor.
"Konteks dorongan menggunakan transportasi publik dan kendaraan listrik dalam konteks mendukung efisiensi energi, jadi diharapkan ASN di Pemprov mendukung juga langkah-langkah itu," jelas Mudarta.
Kebiasaan itu juga tidak harus dilakukan saat jam kerja. Mudarta mencontohkan dirinya ketika berlibur ke Sanur bersama keluarga menggunakan transportasi umum bus Trans Metro Dewata. "Kami juga harapkan teman-teman Dishub melopori itu," tandas Mudarta.
(iws/iws)
