Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (31/3/2026). Salah satu yang dibahas yakni jumlah guru dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) di Tabanan yang dinilai belum ideal.
Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, mengungkapkan jumlah guru di daerah tersebut saat ini tercatat sebanyak 3.131 orang. Darma Utama menilai kebutuhan ideal guru di Tabanan mencapai 3.935 orang.
"Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 800 lebih tenaga pendidik," ujar Darma Utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia merinci satuan pendidikan di Tabanan terdiri dari 286 SD, 38 SMP, dan 11 TK negeri maupun swasta. Tenaga pengajar di sekolah tersebut berisi komposisi guru PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PPPK Nonparuh Waktu yang terdata dalam Dapodik, serta guru pengabdi atau kontrak komite.
"Dalam upaya pemenuhan tenaga pendidik, telah dilakukan pengangkatan 1.996 guru PPPK dan tambahan 442 guru PPPK Paruh Waktu. Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup kebutuhan yang ada," imbuh Darma Utama.
Selain itu, Darma Utama menyebut sebaran guru di Tabanan belum merata. Sebab, lebih banyak guru berada di wilayah kota dan sekitarnya seperti Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, dan Marga. Sementara wilayah lainnya seperti Selemadeg Raya, Pupuan, dan Baturiti masih kekurangan guru dan banyak bergantung pada guru kontrak komite.
Menurut Darma Utama, kondisi paling mendesak terjadi pada kebutuhan guru TK. Selama 15 tahun terakhir, dia berujar, hampir tidak ada pengangkatan guru TK. Bahkan dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu terakhir hanya satu guru TK yang terakomodasi.
"Saat ini total guru TK yang tersedia hanya 11 orang," imbuhnya.
Disdik Tabanan, dia melanjutkan, akan mengusulkan tambahan formasi guru kepada Bupati Tabanan melalui BKPSDM. Ia menyebut data guru juga telah diminta oleh mitra kerja Komisi X DPR RI sebagai bahan kebijakan di tingkat pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menekankan distribusi tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah. "Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sedangkan di wilayah lain justru kekurangan," ujarnya.
Wastana juga menyoroti dampak rekrutmen PPPK yang membuka peluang bagi tenaga pendidik dari luar daerah, bahkan luar Bali. Menurutnya, kondisi ini perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi berbasis kearifan lokal.
"Guru dari luar Bali perlu diberikan pembekalan terkait bahasa, adat, dan budaya lokal agar bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, khususnya di Tabanan," pungkasnya.
(iws/iws)










































