Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melanjutkan perbaikan infrastruktur jalan tahun ini. Adapun sasaran jalan yang ditangani mencapai 8,60 kilometer (km) dengan anggaran mencapai Rp 26,35 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tabanan, I Gede Partana, menjelaskan anggaran perbaikan jalan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung, BKK Denpasar, serta APBD Tabanan. Pertana mengatakan proyek tersebut juga mencakup pembangunan drainase.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penanganan nanti difokuskan pada sejumlah ruas prioritas yang mencakup rekonstruksi jalan, pembangunan drainase, hingga pemeliharaan berkala guna menunjang akses pariwisata dan ekonomi masyarakat," ujar Partana saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2026).
Partana merinci penanganan jalan di Tabanan tahun ini meliputi rekonstruksi jalan dan pembangunan drainase ruas Simpang Beraban-Munggu-Pantai Nyanyi sepanjang 1,70 km. Kemudian rekonstruksi ruas Simpang Tanguntiti-Pantai Beraban (2,50 km), Simpang Gadungan-Gunung Salak (2,10 km).
Ada pula rekonstruksi ruas Jalan Bolangan-Dadia sepanjang 1 km. Selanjutnya akses menuju RPH Gubug sepanjang 0,50 km serta pemeliharaan berkala jalan di Banjar Dukuh, Desa Tiying Gading, sepanjang 0,80 km.
Menurut Partana, meski terdapat dukungan dari BKK Badung dan Denpasar, penganggaran perbaikan jalan tersebut tetap masuk dalam struktur APBD Tabanan. "Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan," imbuhnya.
Berdasarkan data Dinas PUPRPKP Tabanan hingga akhir Desember 2025, total panjang jalan kabupaten di Tabanan tercatat mencapai 871,998 km. Dari angka tersebut, kondisi jalan yang masuk kategori baik mencapai 790,520 km atau 90,66 persen.
Sementara jalan dengan kategori kondisi sedang sepanjang 45,892 km (5,26 persen), rusak ringan 7,526 km (0,86 persen), dan rusak berat 28,060 km (3,22 persen). Jika digabungkan, panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sekitar 836,412 km atau 95,92 persen.
"Untuk data kondisi jalan tahun 2026 yang lebih valid, saat ini masih dalam proses survei oleh konsultan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan berikutnya," pungkasnya.
(iws/iws)










































