.webp)
Pemerintah Provinsi Bali memastikan kesiapan memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) ke seluruh kabupaten/kota. Jaringan internet hingga tingkat desa dan banjar menjadi perhatian utama agar penyaluran bansos digital tidak tersendat.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan bansos tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyimpangan melalui integrasi data dan penguatan infrastruktur digital.
"Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu. Selanjutnya mengambil peran teknis dalam mendukung implementasi program tersebut," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bali, Gede Pramana, Kamis (26/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, pelaksanaan program melibatkan dua pihak karena fungsi komunikasi dan publikasi terbagi antara Dinas Kominfos dengan Biro Humas dan Protokol.
"Kami di teknisnya, nanti terkait dengan sosialisasi, penyebaran flayer dan sebagainya. Kami akan koordinasi dengan Biro Humas," jelasnya.
Tak hanya soal sosialisasi, kesiapan jaringan internet di lokasi pelaksana di kabupaten/kota juga menjadi kunci. Tanpa dukungan jaringan memadai, proses digitalisasi berpotensi terhambat hingga level desa dan banjar.
"Kami harus menjamin jaringan di sana. Nanti kami akan bantu untuk menyiapkan jaringan sehingga berjalan dengan baik, sosialisasi maupun pemasukan datanya," imbuh Pramana.
Ia mengakui masih ada tantangan pada aspek infrastruktur. Meski jaringan internet telah menjangkau sebagian besar wilayah Bali, masih terdapat titik dengan kualitas sinyal belum optimal sehingga memerlukan dukungan tambahan.
"Nanti di banjar mana yang belum, kita bantu dengan Starlink ataupun Orbit. Kita akan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Kominfo setempat untuk menyiapkan jaringan di desa," tegasnya.
Melalui digitalisasi bansos berbasis DPI ini, Pemprov Bali berharap sistem penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan transparan. Integrasi data kependudukan dinilai memungkinkan verifikasi penerima bantuan dilakukan lebih objektif, termasuk dengan melihat kondisi ekonomi penerima.
(dpw/dpw)
