.webp)
DPRD Bali mempertanyakan tidak dimasukkannya program Satu Keluarga Satu Sarjana dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Hal itu disampaikan anggota Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, saat rapat paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (21/7/2025).
"Setelah kami cermati di dalam struktur rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2025," kata Gunawan.
Gunawan menyayangkan hal tersebut karena program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menurutnya, program ini diarahkan khusus untuk membantu keluarga miskin agar memiliki kesempatan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Karena itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan dari Gubernur Bali Wayan Koster.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat yang sama, Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah penurunan anggaran dalam APBD Perubahan 2025. Salah satunya adalah anggaran pendidikan yang turun sebesar Rp 39 miliar, dari Rp 1,967 triliun menjadi Rp 1,928 triliun.
Anggaran kebencanaan juga mengalami penurunan dari Rp 36,6 miliar menjadi Rp 32,2 miliar.
"Dan bidang komunikasi informatika, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, juga mengalami penurunan relatif besar yakni sebesar Rp 146 miliar, dari semula Rp 390 miliar menjadi Rp 243 miliar lebih," ujar Gunawan.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti alokasi anggaran untuk Trans Metro Dewata sebesar Rp 57 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Menurut Gunawan, transportasi publik tersebut belum berjalan secara efektif sejak diaktifkan kembali.
"Hal ini karena belum didukung dengan rute dan jaringan transportasi penghubung yang memadai. Terkait upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan Trans Metro Dewata pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57 miliar lebih. Mohon penjelasan peruntukan anggaran dimaksud," kata Gunawan.
(dpw/dpw)
