.webp)
Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dan putranya yang juga Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, dinilai menjadi batu sandungan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Subanda.
Penilaian ini Subanda ungkapkan setelah adanya pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu salah satunya disinyalir akan membawa pantai belambang banteng ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Prediksi saya sangat jauh (berkoalisi) karena tetap saja, Jokowi masih ada di situ, Gibran masih di situ," tutur Subanda kepada detikBali, Rabu (9/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Subanda, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo menunjukkan keduanya tidak punya masalah. Terlebih, mereka pernah berpasangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, tetapi kalah dari duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK).
"Mega dan Prabowo itu hampir tidak pernah jadi rivalitas walaupun tidak selalu berpaket," ungkap Subanda.
Hubungan Prabowo dengan Megawati merenggang saat Pilpres 2024. Jokowi dan Gibran disinyalir menjadi penyebab hubungan keduanya meretak. Jokowi yang saat itu masih kader PDIP justru mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran.
Padahal, tutur Subanda, PDIP dan koalisinya saat itu mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. "Yang meruncing itu ketika hubungan Jokowi dengan PDIP tidak harmonis," ujar Subanda.
Subanda menilai, meski sulit untuk masuk koalisi, PDIP juga tidak akan ekstrem berseberangan dengan pemerintahan setelah bertemu dengan Prabowo. PDIP tidak akan membuat pemerintahan Prabowo-Gibran gonjang-ganjing seperti sebelumnya.
Subanda mencontohkan, sebelum pertemuan Megawati dan Prabowo, partai berlambang banteng itu melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Larangan itu muncul setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku kepada bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Sebagaimana diketahui, Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu diklaim untuk membahas masa depan Indonesia dan saling bertukar pengalaman menghadapi krisis.
Pertemuan itu dibeberkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyebut Prabowo dan Megawati berbicara empat mata.
"Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak empat mata sih," kata Dasco di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025) dikutip dari detikNews.
Dasco tidak mengetahui apa saja yang dibahas Prabowo dan Megawati. Ia meyakini pertemuan itu membahas masa depan Indonesia.
"Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan membangun Indonesia ke depan," ujarnya.
Dasco mengatakan Prabowo dan Megawati juga bertukar pikiran dan pengalaman dalam menghadapi situasi global. Terlebih, Megawati merupakan Presiden RI ke-5 yang di masanya terdapat masa-masa krisis.
"Sebenarnya lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menimpa negara-negara lain dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman. Apalagi Bu Mega berpengalaman memimpin di waktu yang lalu, juga menghadapi saat saat kurang lebih juga ada masa-masa krisis," ujar Dasco.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Bahkan, terdengar Prabowo dan Megawati kerap saling tertawa saat pertemuan.
"Kalau menyatukan visi saya nggak tahu persis, tetapi bertukar pikiran yang mendalam yang tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti, pertemuan dengan penuh keakraban dan saya lihat kita dengar lebih banyak ketawanya juga," ujar Daco.
(hsa/hsa)
