Ratusan Massa di Bali Gelar Aksi Tolak UU TNI di Gedung DPRD

Ratusan Massa di Bali Gelar Aksi Tolak UU TNI di Gedung DPRD

Fabiola Dianira - detikBali
Jumat, 21 Mar 2025 22:04 WIB
Massa berkumpul di depan gedung DPRD Bali dalam aksi hari kedua menolak pengesahan UU TNI, Jumat (21/3/2025). (Fabiola Dianira)
Foto: Massa berkumpul di depan gedung DPRD Bali dalam aksi hari kedua menolak pengesahan UU TNI, Jumat (21/3/2025). (Fabiola Dianira)
Denpasar -

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat di Bali menggelar aksi long march menuju Gedung DPRD Bali pada Jumat (21/3/2025). Aksi ini merupakan hari kedua dari rangkaian protes terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang dinilai merugikan masyarakat sipil.

Lebih dari 150 peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, pelajar SMA, masyarakat sipil, serta pemuda-pemudi lainnya berkumpul di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, sebelum memulai longmarch ke Gedung DPRD Bali. Setibanya di depan gedung wakil rakyat, mereka menggelar orasi dan menyampaikan aspirasi.

Menariknya, di tengah aksi, peserta juga saling berbagi takjil sebagai bentuk solidaritas selama bulan Ramadan. Humas aksi tolak revisi UU TNI hari kedua, Tomy Wiria, menegaskan aksi kali ini berbeda dari hari pertama yang dilakukan dalam bentuk aksi diam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kami mengadakan long march untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bali sama sekali tidak diam," ujar Tomy di depan Gedung DPRD Bali.

Tomy mengkritisi bahwa pengesahan UU TNI ini sama sekali tidak melibatkan aspirasi masyarakat karena dibuat secara tertutup. "Rapatnya tertutup dan meskipun mereka mengeklaim terbuka, tapi tidak diumumkan," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Selain itu, massa aksi menilai ada indikasi meningkatnya peran militer dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat serta meningkatkan represifitas aparat.

"Jika RUU ini disahkan, netralitas TNI akan terganggu. TNI tidak lagi fokus pada pertahanan negara, dan ada indikasi meningkatnya represifitas aparat terhadap masyarakat. Kami khawatir ini menjadi versi baru dari Orde Baru," tegas Tomy.

Mereka memilih Gedung DPRD sebagai tujuan aksi karena menilai lembaga tersebut seharusnya menjadi perwakilan rakyat. Namun menurut mereka, hingga saat ini DPRD Bali belum menegaskan sikapnya terhadap revisi UU TNI.

"Gedung DPRD adalah simbol bagaimana rakyat sama sekali tidak mendapatkan akses untuk bicara kepada wakil mereka. Hari ini, DPRD Bali bahkan tidak menegaskan sikap menolak, apalagi mencabut revisi UU TNI," ungkap Tomy.

Aksi ini kemudian ditutup dengan pernyataan sikap di depan Monumen Bajra Sandhi, tempat mereka pertama kali berkumpul.




(nor/nor)

Hide Ads