Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali segera menemui Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas tuntutan para driver pariwisata di Pulau Dewata. Ada sebanyak enam tuntutan yang disampaikan para driver pariwisata saat menggelar aksi damai di gedung DPRD Bali.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengagendakan bertemu Koster pada pekan depan. Salah satu hal yang akan disampaikan dibahas adalah terkait pembentukan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang taksi online hingga penertiban vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali.
"Kasih saya waktu dua sampai tiga hari, saya akan koordinasi langsung. Mungkin Senin depannya kami sudah bisa putuskan pansus untuk masuk ke dalam konteks ini," ujar Dewa Jack saat dijumpai di kantornya, Selasa (25/2/2025).
Dewa Jack menyebut terjadi miskomunikasi sehingga para driver pariwisata di Bali menggelar aksi damai jilid II. Ia menegaskan dewan dan Gubernur Koster akan mengatur keberadaan driver pariwisata maupun angkutan sewa di Bali melalui perda.
"Saya sudah sounding bahwa pada dasarnya nanti yang kami atur adalah driver dan mobilnya. Itu akan diatur sesuai peraturan daerah dan tentu ada sanksinya (jika melanggar)," imbuh Dewa Jack.
Di sisi lain, Dewa Jack menyebut beberapa hal terkait pengaturan driver maupun angkutan pariwisata harus dikoordinasikan dengan instansi terkait. Termasuk tentang standarisasi tarif hingga syarat KTP bagi driver pariwisata di Bali.
"Tapi, bagaimanapun nanti perwakilan driver ikut dalam pembahasan," imbuhnya.
Ia menjelaskan penertiban dan penataan ulang vendor angkutan sewa berproses di kabupaten/kota. Meski begitu, Dewa Jack tak menutup kemungkinan hal itu akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Ia berjanji akan mempelajari poin tersebut lebih dulu.
Halaman berikutnya: Tuntutan Driver Pariwisata di Bali...
Simak Video "Video DPRD Bali Sidak Kawasan Tahura: Ada Pabrik Beton-Rumah Warga"
(iws/nor)