.webp)
Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah 20,6 juta hektare (Ha) menjadi lahan pangan, air, dan energi segera dimulai. Penanaman bakal dimulai pada 22 Januari 2025 pada lahan seluas 50 Ha di seluruh Indonesia.
"Ada di seluruh Indonesia sudah ada list-nya," ungkap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kawasan konservasi mangrove Arboretum Park, Denpasar, Bali, Kamis (16/1/2025).
Juli menjamin tidak ada deforestasi di 20,6 juta Ha hutan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, ada nomenklatur untuk hutan cadangan pangan dan air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami identifikasi ada sekitar 20,6 juta hektare tanah yang dapat dimaksimalkan fungsi hutannya dengan menanam tanaman-tanaman pangan maupun energi," ujar Juli.
Juli membantah program ketahanan pangan akan merusak kawasan hutan. Sebaliknya, Juli mengeklaim program tersebut justru untuk memaksimalkan potensi hutan.
"Misalkan dengan cara agroforestri atau tumpang sari. Jadi boleh nanti menanam jati, menanam sengon, tetapi di bawahnya ditanam padi gogo atau jagung," beber politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Juli juga menegaskan pemerintah tidak membabat hutan, tetapi justru memperkuat fungsi hutan untuk produksi bibit baru seperti padi, jagung, dan sebagainya.
"Artinya apa? Kalau kita tanam satu juta hektare, kita tidak perlu impor lagi dan swasembada pangannya tercapai, tetapi hutannya tetap terjaga," jelas Juli.
"Jangan salah lagi, tidak membuka hutan. Jadi ini adalah hutan sudah ada eksisting, hutan kami tanami lagi pohon-pohon yang lebih, tetapi di bawahnya ditanam tanaman-tanaman pangan yang menguntungkan rakyat," tegas Juli.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyulap seluas 20 juta ha hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Rencana tersebut disebut sebagai dukungan langsung bagi program swasembada pangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan swasembada energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12/2024). Menurutnya, meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementan dan ESDM, Kemenhut akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.
"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," ujar dia, seperti dikutip dari CNN Indonesia, beberapa waktu lalu.
(iws/gsp)
