.webp)
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara terkait wacana pembabatan 20 juta hektare hutan untuk pembangunan pangan, energi, dan air. Ia menyebut informasi tersebut sebagai hoaks untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
"Banyak berita hoaks yang mendeskreditkan Pak Presiden Prabowo sebagai seorang yang tidak peduli hutan dan lingkungan hidup. Saya ingin membantah secara tegas bahwa beliau adalah sosok presiden yang peduli sekali dengan hutan," kata Raja Juli kepada awak media di Kupang, NTT, Selasa (14/1/2025).
Raja Juli mengeklaim jutaan hektare hutan yang dimaksud tidak untuk dirusak. Menurutnya, lahan hutan tersebut justru dioptimalkan untuk program swasembada pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PSI itu lantas kembali menyinggung kepedulian Presiden Prabowo terhadap lingkungan. Ia mencontohkan 20 ribu hektare lahan milik Presiden Prabowo yang dihibahkan untuk konservasi gajah sumatera.
"Hal ini dibuktikan dengan beliau mendonasikan hutan HTI yang beliau miliki di Aceh untuk dijadikan koridor ekosistem gajah. Diminta 10 ribu hektare, beliau kasih 20 ribu hektare," imbuh Raja Juli.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, turut merespons wacana pelepasan 20 juta hektare hutan untuk ketahanan pangan. Menurut Yohan, banyak persepsi yang mengira program tersebut akan berdampak pada pembabatan hutan.
"Isu itu tidak benar. Program ini yang benar adalah ingin memaksimalkan lagi potensi 20 juta lahan hutan yang sedang kritis dengan menghijaukan kembali untuk ketahanan pangan, air, dan energi," ujar Yohan.
Anggota dewan asal Dapil NTT I itu menilai isu pembabatan jutaan hektare hutan akan menghambat kinerja kementerian. Menurutnya, ketahanan pangan harus dilakukan dengan tidak merusak hutan.
"Fungsi kami di Komisi IV DPR RI untuk memastikan dan mengawasi itu benar atau tidak dan dipastikan beliau (Menhut) itu hoaks," pungkas Yohan.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyulap seluas 20 juta ha hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Rencana tersebut disebut sebagai dukungan langsung bagi program swasembada pangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan swasembada energi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12/2024). Menurutnya, meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementan dan ESDM, Kemenhut akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini.
"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," ujar dia, seperti dikutip dari CNN Indonesia, beberapa waktu lalu.
(iws/gsp)
