.webp)
Penjabat (Pj) Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa mengeklaim Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2025 sudah diperhitungkan dan sesuai kebutuhan. Hal itu dia ungkapkan saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Sidang Paripurna di kantor DPRD Gianyar, Senin (4/11/2024).
Dalam Rancangan Perda tentang APBD, pendapatan daerah Gianyar direncanakan sebesar Rp 3 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp 2,9 triliun lebih. Dewa Tagel pun mengawali tanggapannya atas pertanyaan dari Fraksi PDIP yang meminta agar belanja modal yang dirancang sebesar Rp 600 miliar untuk dievaluasi kembali.
"Belanja modal yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung program prioritas dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Dewa Tagel melalui keterangan tertulis yang diterima detikBali, Senin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia lantas menanggapi usulan Fraksi PDIP terkait pembangunan SMPN 6 Sukawati di Desa Kemenuh. Dewa Tagel menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar akan memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas dengan kondisi rusak sedang hingga rusak berat pada tahun depan.
"Sedangkan rencana pembangunan SMPN 6 Sukawati masih dalam proses verifikasi tempat dan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan," imbuhnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti tenaga medis dan fasilitas gedung-gedung pada puskesmas pembantu di daerah itu. Menanggapi hal tersebut, Dewa Tagel mengakui dokter spesialis pada bidang-bidang tertentu memang masih minim.
Pemkab Gianyar, dia berujar, sudah menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga medis. Termasuk dengan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk posisi dokter spesialis. "Penyediaan tenaga medis dan fasilitas gedung-gedung pada puskesmas pembantu juga sudah diupayakan," imbuhnya.
Selanjutnya, Dewa Tagel menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital. Menurutnya, sebesar 22,14% dari total APBD Gianyar sudah dialokasikan untuk pendidikan. Ia menyebut alokasi dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, sudah dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkim), Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial," tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan target pendapatan daerah. Menanggapi itu, Dewa Tagel membeberkan langkah-langkah yang diambil, antara lain mengintegrasikan semua penerimaan pendapatan dengan aplikasi pajak daerah secara online.
Menurut Tagel, upaya digitalisasi terus dikembangkan untuk dapat meminimalisasi terjadinya kebocoran. Kemudian, pendataan wajib pajak daerah juga telah dilakukan melalui aplikasi sehingga ada peningkatan wajib pajak.
"Juga pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang melibatkan OPD terkait serta unsur Kejaksaan dan Kepolisian. Serta pengawasan wajib pajak yang melibatkan seluruh pegawai di BPKAD melalui aplikasi awasiWP sehingga dapat memantau wajib pajak secara rutin untuk mengetahui dan menganalisis setiap kebocoran yang ada," urainya.
Terakhir, ia menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat terkait wacana pemindahan SMPN 1 Gianyar. Dewa Tagel menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait isu pemindahan sekolah tersebut ke Desa Bakbakan, Gianyar.
(iws/gsp)
