.webp)
Pemerintah pusat didesak untuk mengambil alih hosting fee senilai Rp 231,29 miliar untuk MotoGP 2024. Hosting fee itu dinilai bukan menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.
"Untuk MotoGP, sebaiknya kita review dahulu dampaknya. Saya masih meragukan dampak signifikan dari event ini terhadap perekonomian NTB," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Iwan Harsono, Senin (26/8/2024).
Iwan mengungkapkan sejauh ini ia belum melihat manfaat nyata dari penyelenggaraan MotoGP bagi perekonomian NTB. Iwan juga menilai angka-angka fantastis yang disebut-sebut, seperti triliunan rupiah, masih bersifat teoretis dan belum terealisasi. Oleh karena itu, Iwan tidak sepakat jika Pemprov NTB dibebani pembayaran hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebelum membayar, kita harus memastikan dahulu apa manfaatnya bagi ekonomi NTB," tegasnya.
Iwan juga menjelaskan dalam pertemuannya dengan DPRD NTB beberapa waktu lalu, ia mendapatkan informasi tentang penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami penurunan akibat penurunan transfer ke kabupaten dan kota.
"Di tengah kondisi seperti ini, adanya beban pembayaran seperti ini sangat tidak tepat. Ekonomi kita sedang sulit," katanya.
Dari segi analisis anggaran, Iwan menuturkan, lebih dari 53 persen APBD NTB digunakan untuk belanja pegawai meskipun ada peningkatan belanja modal pada tahun 2024. "Belanja modalnya bagus," ujarnya.
Terkait dengan hosting fee MotoGP 2024 di Mandalika, Iwan menilai seharusnya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Mengingat kondisi NTB yang saat ini tengah berjuang untuk memperbaiki APBD. Iwan lebih setuju jika anggaran ratusan miliar digunakan untuk pengentasan kemiskinan daripada membayar hosting fee.
"Jumlah penduduk miskin kita mencapai 785 ribu orang atau sekitar 12,8 persen dari total populasi," jelasnya.
Iwan menegaskan Pemprov NTB serta pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk hosting fee. Yang lebih penting adalah memanfaatkan momentum MotoGP 2024 Mandalika untuk mendukung UMKM dan IKM NTB agar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. "Sehingga event ini benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian lokal," ungkapnya.
Selain itu, Iwan juga mengingatkan Pemprov NTB agar tidak hanya fokus menjual destinasi wisata, tetapi juga menciptakan kenyamanan, infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal ini penting agar wisatawan tidak hanya datang saat event berlangsung, tetapi juga tinggal lebih lama di NTB. "Jadi, para penonton dari luar negeri dan luar NTB tidak lagi memilih tinggal di Bali, melainkan di NTB," tandasnya.
Sebelumnya, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad, mengungkapkan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP 2024 Mandalika. "Kami tidak mengalokasikan anggaran itu dalam APBD 2024," kata Wirawan.
Wirawan juga menyampaikan Pemprov NTB telah mengajukan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kami berharap Kemendagri bisa memahami situasi ini dan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga terkait ketidaksanggupan membayar hosting fee," imbuhnya.
Diketahui, pada MotoGP Mandalika 2022, biaya hosting fee ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sementara pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu membayar hosting fee sebesar Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
Namun, biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yang harus dibayarkan kepada Dorna Sports meningkat drastis hingga mencapai Rp 231,29 miliar. Wirawan berharap Pemprov NTB bisa mengalokasikan anggaran hosting fee untuk MotoGP Mandalika 2025.
"Untuk MotoGP 2025, kami harap ada alokasi dari DAK, DAU earmarked, serta dana insentif yang dapat digunakan untuk membayar hosting fee," tandasnya.
(iws/dpw)
