Menkopolhukam Minta Kampanye Pilkada Tak Libatkan Anak-anak, Singgung Judol

Menkopolhukam Minta Kampanye Pilkada Tak Libatkan Anak-anak, Singgung Judol

Rizki Setyo Samudero - detikBali
Selasa, 30 Jul 2024 18:41 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat jumpa pers dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Nusa Dua, Badung, Selasa (30/7/2024).
Foto: Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (dua dari kiri) meminta agar jangan sampai ada anak-anak yang terlibat kampanye. (Rizki Setyo Samudero/detikBali)
Badung -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan kepada partai politik, penyelenggara dan TNI/Polri, agar jangan sampai ada anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan kampanye pada pilkada serentak.

"Kemarin saya bertemu dengan tokoh, karena di daerah ada menggunakan anak-anak melakukan kampanye, nanti aparat harus menghindari jangan gunakan anak-anak di bawah umur," ujar Hadi saat sambutannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Badung, Selasa (30/7/2024).

Terlebih, Hadi melanjutkan, anak-anak saat ini banyak yang sudah terpapar pengaruh judi online (judol).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu dia mau top up tidak punya uang maka tindakan berikutnya adalah kemudian ajakan untuk melaksanakan kampanye pasti ikut karena menginginkan imbalan," jelas mantan Menteri ATR/BPN itu.

Ia meminta pengerahan anak-anak di dalam kegiatan kampanye benar-benar diperhatikan oleh TNI/Polri saat pengamanan pilkada mendatang.

"Dan yang tidak kalah penting saudara-saudara sekalian peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan pilkada dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya," beber Hadi.

Kemenpolhukam juga telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada. Di dalamnya terdapat 19 kementerian lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas kesiapan penyelenggaraan keamanan penanganan pelanggaran dan sosialisasi tahapan pilkada.

Dengan begitu, Hadi meyakini dengan adanya desk tersebut dapat memudahkan koordinasi antar kementerian untuk mengatasi dan diselesaikan dengan baik.

"Kami sudah melaksanakan hal tersebut sejak awal pemilu hingga saat ini terus berjalan dan rapat koordinasi ini adalah bagian dari tugas yang diamanahkan kepada kemenpolhukam," tandasnya.




(hsa/gsp)

Hide Ads