.webp)
Puluhan warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggeruduk kantor bupati buntut kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg). Massa aksi yang mengatasnamakan diri Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) tersebut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menjamin ketersediaan gas melon tersebut.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Muhammad Zaini, mengatakan selama ini gas LPG 3 kilogram masih langka dan masyarakat Lombok Timur masih kesulitan mendapatkannya. Ia menduga penyebab kelangkaan tersebut disebabkan oleh maraknya penimbunan.
"Banyak oknum-oknum pengusaha yang bermain dan melakukan penimbunan. Itu yang kami minta supaya ditindak tegas," kata Zaini, ditemui seusai aksi, Senin (13/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya oknum-oknum pengusaha nakal yang mengoplos gas LPG 3 kilogram. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon, sehingga mereka terpaksa membeli di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Kami menduga adanya pengoplosan dari para oknum-oknum ini, kami tidak menyebutkannya, dan sudah ada data riil yang dipegang oleh elemen kami ini," ujar Zaini.
Ia meminta pemkab maupun aparat penegak hukum (APH) menindak tegas oknum-oknum pengusaha yang melakukan pelanggaran. Ia juga meminta anggota dewan ikut serta melakukan pengawasan.
"Baik itu Pemkab, APH kami meminta untuk ditindak tegas, meskipun sebelumnya sudah ada sidak dari Pemkab, kami apresiasi itu. Tapi dari DPRD ini kan belum ada, makanya kami meminta fungsi kontrol dari anggota dewan kita," kata Zaini.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengaku telah memanggil pihak Pertamina dan juga semua agen gas LPG. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian gas LPG ke masyarakat berjalan dengan baik.
"Sudah kami undang Pertamina dan saya panggil semua agen yang ada, supaya melakukan perbaikan dalam pendistribusian," kata Iron, ketika menemui massa aksi di ruang rapatnya.
Iron juga berencana mengajukan surat kepada pemerintah pusat guna meminta tambahan kuota LPG khusus untuk Lombok Timur. Ia juga menyoroti masih banyaknya pengguna LPG subsidi yang tidak masuk kategori masyarakat miskin.
"Kami akan bersurat ke menteri untuk meminta tambahan jatah. Karena kalau dilihat, masyarakat miskin yang masuk desil 1 sampai 5 itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi pengguna elpiji subsidi di luar itu masih cukup tinggi," ungkap Iron.
Ia bahkan mengusulkan agar alokasi jatah LPG untuk tiga bulan ke depan dapat ditarik ke waktu sekarang sebagai langkah antisipasi kelangkaan. Namun, usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pihak terkait.
"Jatah untuk tiga bulan saya sudah minta di drop sekarang ini, untuk langkah antisipasi," imbuh Iron.
Pantauan detikBali, massa aksi mendatangi kantor Bupati sekitar pukul 14.00 Wita sambil membawa poster tuntutan dan juga membawa sound system. Massa aksi kemudian berdialog dengan Bupati Lombok Timur di dalam ruangan rapat, kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Pertamina Pasok 59 Ribu Tabung Gas Melon
Pertamina Patra Niaga menambah 59 ribu tabung gas untuk mengatasi kelangkaan. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, juga memastikan tak akan ada lagi warga yang membayar hingga Rp 30 ribu per tabung sebagaimana informasi yang beredar.
"Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan," terang Ahad, Senin.
"Khusus pekan kemarin penyaluran tambahan mencapai 34 ribu tabung LPG 3 kg. Ini sebagai antisipasi kami agar tidak terjadi kelangkaan," imbuh dia.
Saat ini, Ahad berujar, Pertamina telah melaksanakan sidak gabungan bersama pemerintah daerah terkait dan juga APH sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat. Pengecekan dilakukan upaya memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ahad meminta seluruh agen dapat melaksanakan prioritas pengiriman kepada pangkalan dengan indikasi serapan tertinggi. Kemudian di level pangkalan untuk dapat memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET.
"Segala antisipasi dan mitigasi ini dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat," katanya.
Penyaluran tabung LPG di seluruh agen dan pangkalan harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen.
"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," tegas Ahad.
(hsa/hsa)
