.webp)
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali Idy Muzayyad mengeklaim seluruh DPC PPP se-Bali tidak pernah membuat surat permintaan pergantian kepengurusan DPW. Sebelumnya, ini menjadi salah satu alasan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono memecat seluruh pengurus DPW PPP Bali era Idy.
"Pertama surat itu bukan dibuat oleh DPC tapi hanya ditandatangani, ada yang membuatkan," ujar Idy saat dihubungi detikBali, Selasa (16/7/2024).
Ia mendapatkan informasi tersebut dari salah satu DPC yang mengatakan surat tersebut disodorkan oleh seseorang yang meminta untuk ketua dan sekretaris DPC tinggal tanda tangan saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggalnya kan sama tapi tempatnya beda, padahal mereka tanda tangan di satu tempat pas kumpul-kumpul itu," ungkap Idy.
Ketua OKK III DPP PPP itu juga heran ketika melihat surat keputusan kepengurusan DPW PPP Bali yang baru statusnya Plt lagi dan bukan orang Bali. Padahal, surat permintaan DPC menginginkan pengurus DPW adalah kader asli Bali.
"Katanya berdasarkan permintaan DPC dari surat DPC itu, tapi dalam SK baru yang beredar tidak menyebut konsideran permintaan DPC ini," jelas Idy.
Hingga saat ini, Idy dan pengurus DPW PPP Bali yang dipecat tidak pernah diajak komunikasi mengenai permasalahan ini. Menurutnya, DPP menunjukkan sikap otoriter.
"(Surat keberatan) Nggak diindahkan, makanya nanti kami bawa ke mahkamah partai," tandasnya.
Salah satu surat permintaan DPC yang dilihat detikBali, isinya meminta Plt Ketum dan Sekjen DPP PPP untuk melakukan perombakan dan perbaikan kepengurusan DPW Bali, dengan menyodorkan berbagai syarat. Salah satu syaratnya adalah mengerti perpolitikan Bali.
"Besar harapan kami DPP PPP mengambil langkah strategis dalam hal menghadapi Pilkada Serentak 2024, serta dalam hal memperbaiki kepengurusan DPW PPP Bali," bunyi surat dari DPC PPP Karangasem yang tertandatangan ketua Izza Muammar dan sekretaris Nurul Najmi.
(hsa/hsa)
