Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk membenahi infrastruktur jalan di Pulau Dewata. Hal itu merespons rencana Pemprov Bali yang akan mengoperasikan electric bus rapid transit (eBRT) atau bus listrik pada 2025.
"Sarana prasarana jalan itu yang harus diperhatikan dulu," ujar Ketua Organda Bali I Nyoman Arthaya Sena kepada detikBali, Jumat (28/6/2024). Menurutnya, hal itu yang menjadi urgensi saat ini.
Menurut Arthaya, persoalan kendaraan berbasis listrik ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh karena pemerintah juga masih berinvestasi energi fosil. Ia menyarankan untuk fokus memaksimalkan angkutan publik yang sudah ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pakai itu saja dulu (kendaraan berbasis solar), sembari membenahi infrastruktur sarana prasarana dan jalan," imbuhnya.
Arthaya menjelaskan investasi kendaraan listrik memerlukan dana yang cukup tinggi. Ia menilai pembatasan kendaraan pribadi dapat dilakukan asalkan pemerintah memperbaiki sarana prasarana angkutan umum.
Meski begitu, Organda masih akan mengkaji dan berdiskusi mengenai wacana beroperasinya bus listrik pada tahun depan. Arthaya mengaku belum mengetahui manfaat adanya bus listrik tersebut bagi masyarakat luas.
"Kami lihat dulu perkembangannya, bagaimana anggarannya, dari mana sumber anggarannya. Karena itu prosesnya panjang, belum ke DPR. Jadi dari kami mengikuti saja," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengadakan bus listrik agar dapat beroperasi pada 2025. Bus listrik itu diproyeksikan memakai jalur khusus seperti TransJakarta.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRKIM Bali Dewa Ayu Puspa Dewi mengatakan rute ini merupakan hasil pra-feasibility study atau uji kelayakan dari proyek bus listrik itu. Bus itu rencananya mulai beroperasi dengan dua koridor, yakni dari arah utara menuju selatan dan barat menuju timur.
"Baru koridor saja diperkirakan, ditentukanlah koridor melalui daerah itu," ujar Puspa Dewi di Sanur, Denpasar, Selasa (25/6/2024).
Bus listrik kota untuk wilayah Sarbagita rencananya akan dibuatkan jalur khusus, seperti TransJakarta. Namun, jalur khusus ini hanya diterapkan pada beberapa titik karena infrastruktur jalan di Bali yang terbatas.
Kendaraan umum berbasis listrik itu akan beroperasi seperti bus pada umumnya pada jalan tanpa jalur khusus. Hanya saja, bus listrik kota itu akan tetap mendapatkan prioritas.
(iws/iws)