.webp)
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama menginterupsi Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. Ia mempertanyakan status Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali 2023 defisit atau surplus.
"Ini penting disampaikan karena tadi ada perbedaan persepsi, tadi sudah didengar laporan dari ketua pansus LKPJ (Gede Kusuma Putra), APBD 2023 itu dinyatakan surplus," kata Budi saat rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (22/4/2024).
Menanggapi itu, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama lantas mempersilakan Mahendra untuk melanjutkan pendapat akhirnya sampai selesai terlebih dahulu. Setelah itu, Adi memberikan kesempatan kepada Gede Kusuma Putra selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Bali untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan Budiutama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kusuma Putra mengatakan angka APBD Bali 2023 yang telah disampaikan dalam rekomendasi dewan terhadap LKPJ Gubernur Bali adalah surplus. Ia pun membeberkan realisasi pendapatan mencapai Rp 6,7 triliun dari target Rp 7,2 triliun. Sedangkan, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 6,6 triliun dari target Rp 7,9 triliun.
"Atas dasar tersebut surplus Rp 100 miliar sekian plus ada sisa pembiayaan Rp 4,5 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 4,8 miliar sekian. Jadi, ada Silpa Rp 162 miliar," sebut Kusuma Putra.
Kusuma Putra menjelaskan setiap anggaran selalu memiliki potensi defisit. Menurut politikus PDIP itu, Pemprov Bali perlu memiliki upaya untuk mengatasi itu.
"Kita menunggu hasil audit dari BPK. Mungkin Mei-Juni. Kita punya Silpa gitu loh. Potensi (defisit) ada, tapi harus ada upaya. Ingat semua pendapatan belanjaan itu dasarnya asumsi," imbuh Kusuma Putra.
Mendengar penjelasan Kusuma Putra, Budiutama mengatakan dirinya khawatir jika legislatif dan eksekutif memiliki perbedaan persepsi terkait status APBD Bali. Sebab itu, ia menilai kedua lembaga perlu menyamakan persepsi tentang surplus atau defisitnya APBD Bali.
"Karena kaitannya dengan angka-angka, dan angka itu adalah uang. Jadi, mohon juga nanti lah kita rapat kerja dengan badan anggaran di eksekutif untuk menyamakan persepsi ini," pungkas Budi.
(iws/iws)
