.webp)
Kelangkaan pasokan beras karena kegagalan panen di sejumlah wilayah berdampak pada melonjaknya harga beras di pasaran. Beras SPHP belakangan ini menjadi rebutan ibu-ibu di sejumlah daerah di Indonesia karena harganya yang murah, salah satunya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebab, pemerintah daerah memberikan subsidi beras yang disebut sebagai Beras SPHP Bulog. Beras SPHP adalah beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak 2023 sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras ini berasal dari beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Ibu-ibu di Desa Kore, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, NTB saling berebut membeli beras SPHP Bulog, Rabu, (21/2/2024). (istimewa) |
Hal tersebut tentunya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras yang beredar di tingkat konsumen. Sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dan inflasi pun dapat terkendali.
Mengingat bahwa bahan pangan utama masyarakat Indonesia adalah beras, hal ini tentunya menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Karena harga beras yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan inflasi yang dapat berdampak pada pengeluaran rumah tangga masyarakat.
Dikutip dari laman badanpangan.go.id, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono dalam Rakor Pelaksanaan SPHP Beras Tingkat Konsumen Tahun 2024 di RA Suites Hotel Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024), mengatakan rencana penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton.
Berdasarkan program yang dilaksanakan pada 2023, program ini dinilai cukup efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini terbukti dengan mampunya pemerintah menekan laju inflasi sebesar 2,61%.
Pada 2024, penyaluran beras dilakukan secara merata dalam bentuk kemasan curah 5 kilogram (kg) dengan harga yang beragam. Keberagaman harga ini dibagi berdasarkan 3 zona harga.
Di antaranya Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, sebesar Rp10.900 per kg; Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, sebesar Rp11.500 per kg; serta Zona 3 meliputi Maluku dan Papua sebesar Rp11.800 per kg.
Beras tersebut dapat didapatkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.
Artikel ini ditulis oleh Rusmasiela Mewipiana Presilla peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.
(nor/nor)
