.webp)
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara soal pelanggaran etik KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Dia juga menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang makin rajin bagi-bagi bansos di masa kampanye Pemilu 2024.
Awalnya, Anies menyentil sanksi peringatan keras dari DKPP kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Anies mengatakan sanksi tersebut adalah peringatan dan alarm bagi semua pihak agar tak lagi melanggar batas-batas etika dalam pemilu.
"Saya sudah sampaikan kemarin, saya apresiasi pada DKPP yang sudah berani mengungkap yang senyata-nyatanya. Dan ini sekaligus juga pengingat, ini adalah alarm, sembilan hari lagi pemilu, jangan sampai nanti di hari pemilu dan setelah hari pemilu muncul masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Ini peringatan bagi semua jangan ada pelanggaran," kata Anies seusai kampanye diu Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Momen ini, kata Anies, bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024. "Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika," paparnya.
Sindir Jokowi Bagi-bagi Bansos
Anies juga menyinggung perihal Presiden Jokowi yang makin rajin bagi-bagi bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye Pemilu 2024. Anies menyinggung soal revolusi mental.
"Dulu ketika kementerian dan pemerintah daerah membagi (bansos) selalu diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaannya apakah tepat sasaran, apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak. Nah kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan membagi bansos sesuai dengan sasarannya yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh," kata Anies.
Anies menyinggung pejabat yang lebih tinggi dalam hal ini presiden tak boleh asal-asalan dalam membagi bansos. Sebab, Anies khawatir perilaku tersebut bakal dicontoh pejabat di bawahnya.
"Karena bansos itu ada daftar penerimanya. Daftar ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak," ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies kemudian menyinggung soal revolusi mental. Semangat utama dari hadirnya revolusi mental menurut Anies adalah pemimpin mesti hadir sebagai panutan.
"Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan. Pemimpin sebagai contoh, itu kita laksanakan," terangnya.
(dpw/dpw)
