.webp)
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Ida Bagus Raka Suardana menilai calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md lebih realistis dibandingkan Cak Imin dalam debat cawapres.
Dalam bidang ekonomi, Raka menganggap gagasan Gibran sangat tepat saat mengatakan perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk pemerataan ekonomi dan melibatkan milenial dalam digitalisasi.
"Kelanjutan IKN yang bukan semata-mata pemindahan para PNS, tapi juga merupakan pemerataan ekonomi karena multiplier effect (efek pengganda) yang diakibatkan oleh IKN," ujar Raka kepada detikBali, Jumat malam (22/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Mahfud, kata Raka, sangat tegas mengatakan menghapus korupsi melalui peningkatan ekonomi. "Mahfud Md arahnya lebih banyak ke pemberantasan korupsi dan penegakan hukum untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara," jelas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas itu.
Secara objektif, Raka melihat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kurang menguasai dibandingkan dua cawapres lainnya. Apalagi, menurutnya dengan penggunaan kata 'slepet' membuat publik kebingungan arahnya ke mana.
"Paslon nomor 1 saya lihat agak utopia program-programnya. Istilah slepetonomics yang sempat dilontarkan agak sulit dicerna arahnya ke mana, penegakkan hukum atau ke peningkatan ekonomi?," tanya Raka.
Pun demikian, ia mencatat banyak kekurangan dan program yang kurang realistis dari masing-masing cawapres. Seperti, Cak Imin yang mengatakan tentang membangun 40 kota setara Jakarta.
"Sementara yang bersangkutan menolak IKN. Lalu, pemberian bunga gratis bagi UMKM," tegasnya.
Kemudian, Gibran banyak mengatakan program-program keberhasilan dari ayahnya yaitu Jokowi. "Sedangkan, ide genuine (asli) kurang terlontarkan," imbuhnya.
Raka meragukan program pemberantasan korupsi masif yang dilontarkan Mahfud. "Pemberantasan korupsi yang masif rasanya sulit terwujud," ungkapnya.
Sebelumnya, Cak Imin, Gibran Rakabuming, dan Mahfud Md telah melaksanakan debat cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat. Debat mengusung tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
(nor/gsp)
