.webp)
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi bertempat di ruang pertemuan Kantor Otoritas Bandara Ngurah Rai, Minggu (17/12).
Dalam kesempatan itu, Menhub Budi mengaku ditugaskan oleh Presiden untuk menindaklanjuti rencana pembangunan MRT/LRT yang ada di Bali, karena secara faktual ada dua hal yang melatarbelakangi rencana pembangunan moda transportasi terintegrasi di wilayah Kabupaten Badung/Bali ini.
Pertama, Bali adalah showcase dari pariwisata internasional. Kedua, memang terjadi kemacetan yang kronis sehingga bisa menjadi bumerang apabila masalah ini tidak segera ditangani.
"Oleh karenanya sama dengan Jakarta, kita akan membuat format bahwa PJPK nya itu adalah Pemda, dan Pemerintah Pusat akan mendukung dari segi teknis, dan sebagai minoritas," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).
"51 persen Pemda dan 49 persen Pemerintah Pusat, jadi baik capex maupun opex Bapak Pj Gubernur dan Bapak Bupati telah bersedia menjadi penyanggah mendanai capex dan opex ini," sambungnya.
Budi menambahkan rencana pembiayaan pembangunan MRT/LRT ini tidak hanya dengan satu konsep saja, tetapi bisa juga melalui skema loan.
"Ada satu negara sudah menyetujui loan untuk tahap pertama, tapi kita akan kombinasikan dengan pihak swasta yang sudah akan bersedia untuk turut andil. Jadi intinya, kami ditugaskan untuk melakukan klarifikasi beberapa informasi, semoga ini bisa segera terlaksana," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Giri Prasta atas nama pribadi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi kepada Presiden, Menhub beserta tim, maupun kepada Pj Gubernur Bali terkait dengan rencana pembangunan transportasi MRT/LRT di Bali. Khususnya di wilayah Kabupaten Badung yang memang amat sangat membutuhkan moda transportasi umum yang berkualitas dan terintegrasi untuk menghindari terjadinya kemacetan di jalan raya.
Di samping itu dengan terwujudnya pembangunan MRT/LRT ini, dirinya meyakini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi maupun peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali.
"Selama ini wilayah Kabupaten Badung bisa menyumbang devisa Rp 120 triliun/tahun kepada negara melalui bandara, hotel konsorsium dan sebagainya. Inilah kontribusi Badung untuk negara," ujar Giri.
"Kalau kami dilibatkan dalam program ini kami siap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kami. Semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri tapi kami yakin dengan kehadiran Bapak Menteri Perhubungan masalah transportasi ini bisa dicarikan sebuah solusi, terimakasih kami dukung sepenuhnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum, Sekda Provinsi Bali, Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba, Kadis Perhubungan Badung beserta jajaran Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung dan jajaran investor yang akan terlibat dalam program tersebut. (akd/ega)
