.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata angkat suara soal pengadaan proyek menara base transceiver station (BTS) 4G yang dikorupsi. Kasus itu telah menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka.
Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menjelaskan proyek BTS mangkrak, khususnya di wilayah Papua, lantaran dikorupsi Johnny. Diketahui, hal itu terjadi karena masalah keamanan, mengingat ada kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Sebagian yang di daerah Papua itu yang mengalami permasalahan keamanan, itu yang jadi masalah (mangkrak) itu di sana," kata Isa kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Isa mengaku pemerintah akan tetap mencari cara untuk Indonesia terhubung dengan layanan telekomunikasi dan informatika. Dengan begitu, daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) juga dapat merasakan akses internet.
"Ya, pada akhirnya kami harus cari jalan untuk bisa, kan kami ingin Indonesia semua connected," terangnya.
Isa menyampaikan untuk anggaran proyek BTS 4G itu pada 2023 tinggal sedikit lagi. Sayangnya, ia tak merincikan berapa besaran anggaran yang telah dicairkan pada tahun ini, termasuk rencana pada tahun depan. "Tahun ini sih tinggal sedikit lagi ya, (tahun depan) kami lihat apakah selesai atau nggak itu ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyebut proyek BTS yang menyeret Johnny Plate mangkrak. Kasus ini diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 8 triliun.
"Mangkrak dan belum ada barangnya, yang adapun mangkrak. Oleh sebab itu, semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar Rp 1 sekian triliun, namun kemudian BPKP turun tangan," kata Mahfud di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2023) lalu.
Proyek itu dimulai pada 2020 dan diproyeksi rampung pada 2024. Nyatanya, pada 2021 dana sudah keluar Rp 10 triliun, tapi barang belum juga terlihat.
"Sebenarnya akan dimulai sejak 2020 itu sudah dalam pengeluaran dana dari Rp 28 triliun yang dianggarkan sampai 2024. Itu sudah keluar sekitar Rp 10 triliun untuk proyek 2020 sampai 2021. Dimulai tahun 2021, tetapi sampai akhir tahun 2021 tuh barangnya nggak ada," terang Mahfud.
"Lalu diperpanjang sampai Maret, untuk mencetak taruhlah sederhana tiang-tiang pemancar sinyal itu seharusnya 4.200 lalu ditunda, eh 1.200 lalu ditunda karena barangnya nggak ada," sambungnya.
Sampai pada akhir 2021 proyek tersebut diperpanjang hingga Maret 2023. Memang ada tiang BTS sebanyak 985, namun disebut tidak berfungsi dengan semestinya.
"Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Tiang itu dijeda, dengan satelit oleh BPKP ditemukan hanya ada 985, itu pun disampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan," tandas Mahfud.
(Ronatal Siahaan/efr)
