.webp)
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menyarankan pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, anggaran pembangunan angkutan massal berbasis rel itu diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Adhi menjelaskan skema KPBU sebaiknya digunakan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pulau Dewata. "Pastinya dengan pola KPBU, memang semua usaha tentu dihitung dengan tepat, agar nanti saat pelaksanaan akhirnya tidak menemui masalah," tuturnya kepada detikBali, Jumat (12/5/2023).
Adhi mengingatkan agar pemerintah Bali tidak keliru memilih badan usaha jika memutuskan skema KPBU digunakan untuk mendanai pembangunan LRT. Tujuannya, agar proyek kereta ringan itu tidak mangkrak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah bertugas merencanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha berhitung untuk dapat mengerjakan sekaligus mendapatkan modal kerja serta berusaha bersama," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah Bali berencana membangun LRT. Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/5/2023).
Kereta ringan itu rencananya menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan wisata utama di Kabupaten Badung. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
"Yang jelas dari hasil yang keluar, perkiraan itu anggaran Rp 10 triliun untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarananya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Bali IGK Samsi Gunarta.
(gsp/hsa)
