.webp)
Banjir dan tanah longsor pada awal pekan ini juga berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Tabanan, Bali. Dua bencana itu membuat sejumlah saluran irigasi terputus. Setidaknya 670,5 hektar sawah terkena dampak berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Tabanan.
"Itu laporan sementara sesuai pantauan di lapangan bersama penyuluh dan prajuru subak," jelas Kepala Distan Tabanan, I Made Subagia, Kamis (20/10/2022).
Pihaknya belum bisa mengkalkulasikan perkiraan kerugian akibat kerusakan yang terjadi pada fasilitas dan saluran irigasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Laporan sementara sudah kami sampaikan ke pimpinan (bupati). Nanti akan dipetakan di mana saja kerusakannya dan berapa nilai kerugiannya," imbuhnya.
Subagia menambahkan, per Rabu (19/10/2022) setidaknya ada 15 fasilitas pertanian yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor pada Senin (17/10/2022). Di antaranya, saluran irigasi yang ada di Subak Antosari, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat. Dampak kerusakan di wilayah itu diperkirakan seluas 40 hektar.
Kemudian kerusakan pada saluran irigasi yang mengaliri air untuk ke area persawahan di Subak Tindak Menjangan seluas 41 hektar, Subak Sungi I seluas 77 hektar, dan subak Sungi II seluas 157 hektar. Berikutnya, terowongan air yang mengaliri Subak Gadon III di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, yang tersumbat sampah.
Selain saluran irigasi, fasilitas pertanian lainnya yang rusak di antaranya jalan usaha tani di Banjar Puluk-puluk, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel yang tertutup longsor.
Ada juga lahan sawah yang longsor di Subak Kelepud, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur. Di wilayah ini, sawah seluas 56 hektar yang baru ditanami padi berusia satu bulan longsor.
"Sebagian ada yang sudah tertangani dengan melibatkan partisipasi krama subak. Ngampad istilahnya. Atau gotong royong membersihkan saluran air atau irigasi," jelas Subagia.
Selain itu, ada juga yang belum tertangani karena kerusakannya parah. Sehingga, proses perbaikannya mesti diusulkan sesuai kewenangan di pemerintahan.
"Misalkan yang dam atau bendungan itu akan diusulkan ke provinsi atau pusat. Kalau jalan usaha tani itu di Dinas Pertanian," jelas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini.
Subagia menegaskan, laporan terkait kerusakan fasilitas pertanian ini akan diperbarui terus. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke bupati untuk dibahas dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP).
"Nanti kan ada rapat koordinasi dengan PU. Nanti di sana akan dipetakan lagi. Mana yang perbaikannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau balai," pungkasnya.
(iws/hsa)
