Gede Suardana, salah satu tokoh di Bali yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara mengkritisi empat tahun kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster. Salah satu yang menjadi catatannya adalah terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya puluhan triliun rupiah hingga berpotensi meninggalkan warisan utang.
"Pembangunan infrastruktur yang mulai dibangun dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan Gubernur Koster berpotensi meninggalkan warisan hutang serta merusak lingkungan dan alam Bali," kata Suardana, Jumat (30/9/2022).
Suardana mencontohkan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) senilai Rp 2,5 triliun. Pembangunan tersebut menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Menurut Suardana, APBD Bali akan dibebani pembayaran hutang sebesar Rp 312 miliar per tahun atau sekitar Rp 26 miliar per bulan selama delapan tahun.
"Pinjaman itu adalah hutang yang harus dicicil dari uang rakyat karena diambilkan dari APBD Bali. Pengembalian dana pinjaman itu akan menguras APBD dalam beberapa tahun ke depan mulai 2013. Pembangunan infrastruktur ini akan menjadi warisan beban hutang bagi generasi muda mendatang," kata Suardana.
Ia menyebut dana APBD yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bali akan digunakan untuk membayar hutang pembangunanan PKB.
"Pembangunan sumber daya manusia Bali akan terlupakan karena digunakan untuk membayar hutang infrastruktur," kata Suardana.
Halaman selanjutnya: infrastruktur berpotensi rusak lingkungan...
Simak Video "Video Gubernur Bali Beri Insentif ke Nama Nyoman dan Ketut gegara Hampir Punah"
(iws/dpra)