Suardana Kritisi Infrastruktur Bali di Empat Tahun Kepemimpinan Koster

Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana. — Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Gede Suardana (Foto: Istimewa)

Denpasar -

Gede Suardana, salah satu tokoh di Bali yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara mengkritisi empat tahun kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster. Salah satu yang menjadi catatannya adalah terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya puluhan triliun rupiah hingga berpotensi meninggalkan warisan utang.

"Pembangunan infrastruktur yang mulai dibangun dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan Gubernur Koster berpotensi meninggalkan warisan hutang serta merusak lingkungan dan alam Bali," kata Suardana, Jumat (30/9/2022).

Suardana mencontohkan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) senilai Rp 2,5 triliun. Pembangunan tersebut menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Menurut Suardana, APBD Bali akan dibebani pembayaran hutang sebesar Rp 312 miliar per tahun atau sekitar Rp 26 miliar per bulan selama delapan tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pinjaman itu adalah hutang yang harus dicicil dari uang rakyat karena diambilkan dari APBD Bali. Pengembalian dana pinjaman itu akan menguras APBD dalam beberapa tahun ke depan mulai 2013. Pembangunan infrastruktur ini akan menjadi warisan beban hutang bagi generasi muda mendatang," kata Suardana.

Ia menyebut dana APBD yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bali akan digunakan untuk membayar hutang pembangunanan PKB.

"Pembangunan sumber daya manusia Bali akan terlupakan karena digunakan untuk membayar hutang infrastruktur," kata Suardana.

Halaman selanjutnya: infrastruktur berpotensi rusak lingkungan...

Selain itu, Suardana menyebut infrastruktur PKB juga dikhawatirkan berpotensi merusak lingkungan alam dan spiritual Bali. Terlebih, pembangunan PKB di lahan seluas 334 hektar di kawasan Gunaksa itu merupakan bekas galian dan aliran lahar yang tidak layak digunakan.

Proses pembangunannya pun diwarnai dengan isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengerukan perbukitan di sekitar kawasan. Bukit di kawasan Kecamatan Dawan dikeruk untuk kebutuhan lahan PKB menurutnya akan mengancam keberadaan warisan pura suci dan sakral di kawasan perbukitan tersebut.

Tak hanya pembangunan PKB, Suardana juga menyorot megaproyek pembanguan tol Jembrana-Mengwi yang baru saja dilakukan groundbreaking oleh Gubernur Koster. Menurutnya, pembangunan tol berpotensi menghilangkan lahan sawah yang produktif ratusan hektar di kawasan Jembrana, Tabanan, dan Badung.

"Proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini akan berpotensi akan membabat hutan lindung, menabrak lahan pertanian yang produktif, negosiasi ganti rugi belum dimulai, persoalan bagi penduduk yang dipindahkan dan segudang masalah lainnya," imbuh Suardana.

Dalam sisa satu tahun kepemimpinanya, Suardana menyarankan Gubernur Koster untuk menunda beberapa megaproyek infrastruktur. Ia meminta Koster kembali fokus pada pemulihan sektor ekonomi.

"Jangan sampai lima tahun kepemimpinannya akan dikenang sebagai pemimpin yang kebijakan membangun infrastruktur menyebabkan terjadi kerusakan alam dan mewariskan hutang. Khawatirnya Bali era baru nanti adalah Bali yang alamnya rusak, kesucian pura hilang kemudian rakyatnya diminta bayar hutang," pungkasnya.