Anak Mantan Sekda Buleleng Jalani Sidang Pertama Perkara TPPU

Anak Mantan Sekda Buleleng Jalani Sidang Pertama Perkara TPPU

Chairul Amri Simabur - detikBali
Kamis, 08 Sep 2022 17:09 WIB
Sidang pertama perkara suap dan pencucian uang dengan terdakwa Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (8/9/2022).
Sidang pertama perkara suap dan pencucian uang dengan terdakwa Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (8/9/2022). (Foto: Istimewa)
Denpasar -

Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (34), menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis (8/9/2022). Anak mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buleleng, I Dewa Ketut Puspaka, itu didakwa menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam sidang yang berlangsung secara daring (dalam jaringan), jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Buleleng yang dikoordinir Jaksa Agus Eko Purnomo menerapkan dakwaan kombinasi. Penuntut umum menerapkan ketentuan pidana Pasal 12 huruf e dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dakwaan primernya.

"Perbuatan terdakwa I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001," ujar jaksa menguraikan dakwaan primer kesatu.


Masih dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa Rhadea itu dikaitkan lagi dengan ketentuan pidana Pasal Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b dalam undang-undang yang sama berikut perubahan dan penambahannya juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan subsider kesatu, terdakwa Rhadea didakwa dengan ketentuan pidana Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 junctis Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b dalam undang-undang yang sama beserta perubahan dan penambahannya juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Kemudian dalam dakwaan primer kedua, terdakwa Radhea penuntut umum menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsider kedua, jaksa menerapkan ketentuan pidana Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam uraian jaksa, perkara suap dan pencucian uang yang didakwakan kepada Radhea terjadi pada November 2016 hingga 2020 atau saat ayahnya, Dewa Ketut Puspaka (terpidana delapan tahun dalam perkara yang sama) masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng.

Perkara ini terjadi dalam proses pengurusan izin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng. Total keseluruhan dana yang diterima saksi Dewa Ketut Puspaka kurang lebih sebesar Rp 12.500.000.000 yang salah satunya diterima melalui terdakwa I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa.

Menanggapi surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya yang dikoordinir I Gede Indria menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. "Ada eksepsi," ujar Gede Indria secara terpisah.

Beberapa alasan yang membuat pihak terdakwa menyampaikan eksepsi antara lain surat dakwaan tidak cermat dan kabur. "Surat dakwaan itu tidak untuk Radhea," imbuh Gede Indria.

Selain itu, kesimpulan mengenai hasil penghitungan kerugian tidak sinkron dengan jumlah uang yang ditransfer kepada terdakwa. "Pasal yang di-juncto-kan, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga kami rasa tidak tepat," pungkasnya.



Simak Video "PPATK Ungkap Modus Koruptor Simpan Dana Hasil Pencucian Uang"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)