Penyidik Kejati Limpahkan Perkara Anak Eks Sekda Buleleng ke JPU

Penyidik Kejati Limpahkan Perkara Anak Eks Sekda Buleleng ke JPU

Chairul Amri Simabur - detikBali
Senin, 29 Agu 2022 18:36 WIB
Proses pelimpahan tahap kedua kasus dugaan korupsi dan TPPU dengan tersangka Dewa Gede Radhea, anak eks Sekda Buleleng, dari penyidik Kejati Bali kepada JPU dari Kejari Buleleng.
Proses pelimpahan tahap kedua kasus dugaan korupsi dan TPPU dengan tersangka Dewa Gede Radhea, anak eks Sekda Buleleng, dari penyidik Kejati Bali kepada JPU dari Kejari Buleleng. (Foto: Istimewa)
Denpasar -

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah melimpahkan berkas pemeriksaan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Dewa Gede Radhea (DGR), anak dari eks Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka.

Pelimpahan dilakukan pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng.

"Penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejati Bali langsung menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka DGR beserta barang bukti ke Penuntut Umum Kejari Buleleng setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21," jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasi Penkum Kejati Bali, A Luga Harlianto, Senin (29/8/2022).


Ia menjelaskan, tersangka yang sebelumnya ditahan sementara di LP Kelas II A Buleleng juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan didampingi penasihat hukumnya.

"Selanjutnya Penuntut Umum akan merampungkan surat dakwaan untuk segera melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Denpasar," sambungnya.

Dalam kasus ini, Dewa Gede Radhea disangka melanggar ketentuan pidana Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sangkaan subsidernya, Dewa Gede Radhea melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 junctis Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b pada undang-undang yang sama beserta undang-undang perubahannya juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Secara alternatif, penyidik juga menerapkan sangkaan primer kedua sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sangkaan subsider alternatif kedua yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang TPPU.



Simak Video "PPATK Ungkap Modus Koruptor Simpan Dana Hasil Pencucian Uang"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)