FKPP-Alumni SMA Bali Mandara Kecewa, Tak Ada Anggota DPRD di Kantor

Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara serta FKPP Bali mendatangi Kantor DPRD Bali pada Kamis (2/6/2022) untuk beraudensi mengenai perubahan pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara dari sistem sekolah berasrama menjadi sekolah reguler per tahun ajaran 2022/2023 — Foto: Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara serta FKPP Bali mendatangi Kantor DPRD Bali pada Kamis (2/6/2022). Namun tak ada satu pun anggota DPRD yang ngantor. (Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali)

Denpasar -

Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara, serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali mendatangi Kantor DPRD Bali, pada Kamis (2/6/2022), pukul 10.00 WITA. Rencananya sekitar 50 orang ini akan menggelar audiensi dengan anggota DPRD Bali.

Hanya saja hal tersebut tak bisa dilakukan dikarenakan tak ada satu pun anggota DPRD Bali yang berada di lokasi. "Tidak ada satu pun anggota DPRD di sini. Saya sangat menyesalkan seluruh pimpinan kemudian fraksi, komisi 4 tidak ada di DPRD Bali. Satu pun tidak ada. Kata staf di sini Ketua DPRD dan Ketua Komisi 4 ada di Bali, tapi tidak bisa menemui kami. Itu yang sangat kami sesalkan," ujar Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana.

Pihaknya sangat mengharapkan anggota DPRD dapat hadir dan mendengarkan aspirasi dari Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali. Menurutnya, sejak bulan Maret 2022 lalu hingga kini pihaknya telah bersurat sebanyak tiga kali hanya saja tidak ada respons terkait permohonan untuk melakukan audensi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Gubernur yang menghapus sistem SMA Bali Mandara. Kami ingin tahu seperti apa sikap dari anggota DPRD dari masing-masing fraksi," sebutnya pada Kamis (2/6/2022) siang.

Lanjut Gede Suardana, pihaknya akan terus bergerak untuk menyampaikan aspirasi. "Saya harap secepatnya karena makin cepat makin baik. Jangan sampai nunggu hari raya habis. Keburu sistem penerimaan PDBB jalan. Kalau itu keburu jalan, tamat sudah SMA Bali Mandara. Jadi, sebelum hari raya kami harapkan bisa bertemu kembali," tutur mantan Ketua KPU Buleleng ini.

Disinggung mengenai apakah pihaknya akan menggelar aksi di jalanan, dirinya mengaku tidak akan ada aksi semacam itu. "Kami akan tetap datang ke DPRD, menyampaikan aspirasi duduk secara santun. Kalau perlu kami akan minta DPRD untuk mengagendakan rapat dengar pendapat antara komisi 4, Gubernur, tim ahli, Kepala Dinas, FKPP dan alumni. Di situ kami ingin adu argumentasi dan adu data tentang SMA Bali Mandara," jelasnya.

Setelah keinginan untuk beraudiensi tidak bisa dilaksanakan, Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali kemudian melakukan orasi singkat, pengisian petisi dan dilanjutkan dengan bersembahyang bersama di Padmasana DPRD Bali dan kemudian membubarkan diri.