.webp)
Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster, mengubah pola layanan pendidikan SMAN Bali Mandara dari sistem sekolah berasrama menjadi sekolah reguler mulai tahun ajaran 2022/2023 mendapatkan beragam respons. Bahkan pada Kamis (2/6/2022) esok, sejumlah elemen masyarakat seperti Persadha Nusantara, alumni SMA dan SMK Bali Mandara serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali akan beraudiensi dengan DPRD Bali.
Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana ketika dihubungi detikBali pada Rabu (1/6/2022) malam menuturkan dalam audiensi besok pagi, kurang lebih akan melibatkan 30an orang. Dalam audiensi besok, pihaknya ingin menyampaikan aspirasi terkait perubahan sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara.
"Kami ingin tahu sikap DPRD seperti apa karena selama ini DPRD tidak ada yang bicara sama sekali dan ketika diundang dalam diskusi publik juga mereka tidak hadir. Kami juga ingin tahu apakah mereka akan memperjuangkan aspirasi publik atau tidak," ujar mantan Ketua KPU Buleleng ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dalam audiensi tersebut, pihaknya juga akan menyampaikan mengenai kualitas yang dimiliki SMAN Bali Mandara selama ini. "Baik dari sisi prestasi, karakter, dan juga output dan outcome selama satu dasawarsa ini supaya publik tahu seperti apa kualitas SMA Bali Mandara. Jangan sampai publik diberikan informasi yang salah oleh pemerintah bahwa SMAN Bali Mandara itu kualitasnya tidak baik dan dibawah SMA reguler," sebutnya.
Permintaan audiensi ini sendiri, kata Gede Suardana, merupakan permohonan untuk kedua kalinya. Pasalnya, sebelumnya dari pihak alumni telah bersurat kepada DPRD hanya saja tak direspons.
Kemudian, beberapa hari lalu pihak alumni dan juga FKPP Bali kembali bersurat. "Harapannya besok DPRD bisa menerima kami, dengar aspirasi dan juga harapannya bisa menindaklanjuti aspirasi kami agar sekolah ini tetap bisa dilanjutkan," kata Gede Suardana.
(kws/kws)
