
Wapres Ma'ruf Amin Minta Revisi UU Penyiaran Sejalan dengan Demokrasi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran bisa sejalan dengan cita-cita demokrasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran bisa sejalan dengan cita-cita demokrasi.
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran untuk sementara tak dibahas di DPR.
Puluhan wartawan di Bandung unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024). Aksi ini bertujuan untuk memprotes UU Penyiaran.
Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Gorontalo berunjuk rasa di Bundaran Saronde Kota Gorontalo.
Civitas akademika Ilmu Komunikasi UMY menyoroti revisi UU Penyiaran yang berlangsung, dan memberikan pernyataan sikap.
Komunitas Podcaster, Youtubers dan Konten Kreator Indonesia (KPYKI) mengkhawatirkan tentang draf revisi UU Penyiaran yang sedang digodog di DPR RI.
Massa jurnalis berunjuk rasa di depan Gedung DPRD NTB, Mataram, siang tadi. Mereka menolak RUU Penyiaran yang dinilai mengancam kebebasan pers di Tanah Air.
KPI menanggapi revisi Undang-Undang Penyiaran yang menuai polemik yang tengah bergulir di DPR. Ia menekankan wartawan tak boleh dihalang-halangi.
Muhaimin Iskandar, menyoroti draf revisi UU Penyiaran yang ramai dibicarakan. Ia berharap berharap revisi UU Penyiaran menampung aspirasi masyarakat dan media.
Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki urgensi untuk memperjelas definisi media baru, media sosial, dan media digital.