Berita dan Informasi Uu p3 Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 15 Apr 2022 07:20 WIB

Perkara 2 Kementerian Rebutan Wewenang di RUU Bikin Legislator Murka

Kemenkumham dan Setneg berdebat saat pembahasan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang UU P3. Perdebatan itu terjadi saat rapat pleno Baleg DPR pada Rabu (13/4).

detikNewsJumat, 15 Apr 2022 04:02 WIB

Kewenangan Pengundangan di Pemerintah Pindah Tangan

Kewenangan pengundangan di pemerintah pindah tangan dari Kemenkumham ke Setneg. Peralihan kewenangan pengundangan ini sempat membuat pemerintah terbelah.

detikNewsKamis, 14 Apr 2022 17:30 WIB

Disepakati DPR-Pemerintah, RUU P3 Atur Kewenangan Pengundangan di Setneg

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati draf RUU P3. Dalam draf RUU P3 diatur peralihan kewenangan pengundangan dari Kemenkumham ke Setneg.

detikNewsKamis, 14 Apr 2022 15:18 WIB

Baleg DPR Heran Setneg-Kemenkumham Rebutan Kewenangan di RUU P3: Kurang Elok

Baleg DPR heran pemerintah berbeda sikap saat pembahasa DIM UU P3. Balgel menyebut hal itu baru pertama kali terjadi dan terlihat kurang elok.

detikNewsKamis, 14 Apr 2022 01:22 WIB

Ditolak PKS, Baleg DPR Sepakati Revisi UU P3

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU P3. Pada pengambilan keputusan tingkat pertama ini 8 fraksi setuju, serta satu fraksi menolak yakni PKS.

detikNewsSenin, 11 Apr 2022 16:12 WIB

Baleg DPR Bakal Tuntaskan Pembahasan DIM Revisi UU P3 Malam Ini

Baleg DPR RI mengagendakan rapat Panitia Kerja (Panja) pada malam ini untuk menuntaskan pembahasan revisi UU P3.

detikNewsMinggu, 10 Apr 2022 19:50 WIB

Ahli Hukum: Revisi UU P3 Bertentangan dengan Putusan MK

Ahli hukum tata negara menilai langkah DPR merevisi UU P3 bertentangan dengan Putusan MK. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja.

detikNewsMinggu, 10 Apr 2022 09:25 WIB

YLBHI Cium Akal-akalan DPR di Balik Revisi UU P3 untuk Legitimasi Omnibus Law

YLBHI mencium akal-akalan di balik revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Yaitu untuk mengakali legitimasi omnibus law dan Putusan MK.