
Preseden Buruk Menyiasati Cacat Formil Perundang-Undangan
Tinggal sedikit waktu tersisa untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebelum menjadi inkonstitusional sepenuhnya. DPR dan pemerintah menyiasatinya.
Tinggal sedikit waktu tersisa untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebelum menjadi inkonstitusional sepenuhnya. DPR dan pemerintah menyiasatinya.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bertemu perwakilan Kantor Staf Presiden pada Kamis (12/5/2022).
Perwakilan massa dari pelajar, mahasiswa, dan serikat buruh yang demo di depan gedung MPR/DPR beraudiensi dengan pimpinan DPR RI. Ini momennya.
Herlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.
Ahli hukum tata negara menilai langkah DPR merevisi UU P3 bertentangan dengan Putusan MK. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja.
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Sukabumi diwarnai kericuhan. Salah satu tuntutannya, mahasiswa menggugat RTRW Sukabumi yang mengekor UU Cipta Kerja.
Ketum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan akan bentuk tim perumus bersama DPR hingga pemerintah. Ini dilakukan dalam proses revisi omnibus law UU Cipta Kerja.
Sebelum meninggalkan lokasi, massa aksi mengumpulkan sampah-sampah sisa demo terlebih dahulu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima perwakilan buruh yang menuntut UU Cipta Kerja dicabut. Dasco menyebut kedua belah pihak sepakat mencarikan solusi.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. Jumhur meminta DPR membatalkan UU Ciptaker.