
(Bukan) Jalan Mulus Omnibus
UU No. 13 Tahun 2022 bukanlah obat yang tepat untuk mengatasi persoalan konstitusionalitas UU Cipta Kerja.
UU No. 13 Tahun 2022 bukanlah obat yang tepat untuk mengatasi persoalan konstitusionalitas UU Cipta Kerja.
Selain salah menyasar UU, manuver DPR dan pemerintah mencerminkan ambisi untuk segera memberlakukan UU Cipta Kerja tanpa perbaikan.
Revisi UU P3 telah disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi UU ini salah satunya mengatur tindak lanjut Putusan MK tentang Cipta Kerja.
"Dipastikan tanggal 15 Juni partai buruh dan elemen serikat buruh, serikat petani mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh,"
Partai Buruh bakal menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) di depan gedung DPR pada 8 Juni.
PKS menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Ini alasan PKS menolak revisi UU P3.
Revisi UU P3 berpotensi cacat formil dan dapat dibatalkan MK nantinya. Hal itu disampaikan ahli hukum tata negara Jimmy Z. Usfunan. Sejumlah argumen dibeberkan.
Perwakilan massa dari pelajar, mahasiswa, dan serikat buruh yang demo di depan gedung MPR/DPR beraudiensi dengan pimpinan DPR RI. Ini momennya.
Kemenkumham dan Setneg berdebat saat pembahasan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang UU P3. Perdebatan itu terjadi saat rapat pleno Baleg DPR pada Rabu (13/4).
Kewenangan pengundangan di pemerintah pindah tangan dari Kemenkumham ke Setneg. Peralihan kewenangan pengundangan ini sempat membuat pemerintah terbelah.