
Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK karena Legalkan Omnibus Law-Salah Ketik
Partai Buruh menggugat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK. Apa argumennya?
Partai Buruh menggugat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK. Apa argumennya?
Presiden Jokowi mengesahkan UU PPP Nomor 13 Tahun 2022. Salah satunya mengatur perubahan kewenangan atas omnibus law, dari Menkumham ke Sekretaris Negara.
DPR mengesahkan revisi UU P3.Salah satunya soal kewenangan Menkumham dalam mengundangkan UU-Perpres.
Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda. Aksi diawali dengan long march.
Lanjut Nining, pihaknya juga menyoroti soal penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang berdampak pada ekonomi masyarakat.
Tinggal sedikit waktu tersisa untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebelum menjadi inkonstitusional sepenuhnya. DPR dan pemerintah menyiasatinya.
Herlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.
YLBHI mencium akal-akalan di balik revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Yaitu untuk mengakali legitimasi omnibus law dan Putusan MK.
Ketum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan akan bentuk tim perumus bersama DPR hingga pemerintah. Ini dilakukan dalam proses revisi omnibus law UU Cipta Kerja.