detikPropertiSenin, 10 Feb 2025 14:45 WIB
BPN Pastikan Kebakaran Gedung Tak Hanguskan Dokumen Penting, Sertifikat Aman!
Kantor Biro Humas Kementerian ATR/BPN terbakar, namun tidak ada dokumen penting yang rusak.
detikPropertiSenin, 10 Feb 2025 14:45 WIB
Kantor Biro Humas Kementerian ATR/BPN terbakar, namun tidak ada dokumen penting yang rusak.
detikPropertiSenin, 10 Feb 2025 12:28 WIB
Kementerian ATR/BPN membantah kabar aset tanah akan diambil negara jika sertifikat lama tidak diubah jadi sertifikat elektronik. Sertifikat lama tetap berlaku.
detikJatimMinggu, 09 Feb 2025 15:25 WIB
Beredar informasi aset masyarakat akan diambil negara bila sertifika tidak dialihkan jadi elektronik. Kementerian ATR/BPN angkat bicara. Simak penjelasannya.
detikPropertiSabtu, 08 Feb 2025 16:59 WIB
Sertifikat tanah kini bisa dalam bentuk digital. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama tetap berlaku dan tidak akan diambil negara.
detikFinanceJumat, 07 Feb 2025 17:05 WIB
Kementerian ATR/BPN menegaskan aset masyarakat tidak akan diambil negara jika tidak beralih ke sertifikat elektronik. Sertifikat lama tetap berlaku.
detikPropertiJumat, 07 Feb 2025 10:00 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Cluster Setia Mekar Residence 2 di Bekasi, menegaskan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi meski ada keputusan MA
detikFinanceRabu, 05 Feb 2025 06:30 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sidak pagar laut di Bekasi, ungkap 581 ha lahan bermasalah. Ia akan cabut SHGB dan tindak oknum pejabat terkait.
detikFinanceSelasa, 04 Feb 2025 13:22 WIB
Menteri ATR Nusron Wahid mengungkap 581 ha lahan Pagar Laut di Bekasi. Ia akan cabut sertifikat tanah yang dicatut dan panggil perusahaan terkait.
detikFinanceSelasa, 04 Feb 2025 11:33 WIB
Menteri Nusron Wahid meninjau kasus pencatutan nama dalam sertifikat pagar laut di Bekasi. 84 warga terdampak, dengan 72 hektar dikelola oknum tak dikenal.
detikBaliSenin, 03 Feb 2025 21:20 WIB
Pria lansia Made Gde Gnyadnya terkejut tanah 6 hektare miliknya di Bali berpindah tangan tanpa persetujuannya. Ia meminta keadilan atas transaksi yang merugikan