
DPD Desak BPN Segera Terbitkan SHM Lahan 58 Hektare untuk Warga Sekotong
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
Gubernur Iqbal menanggapi rencana pengelolaan tambang emas Sekotong oleh Koperasi Desa. Ia menekankan pentingnya legalitas dan dampak sosial- lingkungan.
Gubernur NTB menerbitkan izin pertambangan rakyat untuk tambang emas di Sekotong, meski sebelumnya disegel KPK. Fokus pada optimalisasi dan lingkungan.
Tambang emas di Sekotong, Lombok Barat, akan dikelola Koperasi Desa setelah sebelumnya dikelola ilegal oleh perusahaan China. Masyarakat diuntungkan.
Pemerintah legalisasi tambang emas di Sekotong, Lombok Barat, dikelola Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala desa di Kecamatan Sekotong menolak penyaluran bansos beras karena data penerima bermasalah. Mereka menunggu perbaikan data sebelum menerima bantuan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, kecewa pada investor Marina Bay City yang hanya mengurus izin 1,7 hektare dari rencana 150 hektare untuk smart city.
Pemkab Lombok Barat gagal melegalkan tambang emas di Sekotong. KPK menegaskan status tambang tersebut masih ilegal karena masuk kawasan hutan.
Pemkab Lombok Barat rencanakan legalisasi tambang rakyat di Sekotong untuk kurangi kemiskinan. Diharapkan koperasi terbentuk dan lingkungan terjaga.
Jalan kabupaten penghubung Desa Taman Baru dan Buwun Mas di Lombok Barat nyaris amblas akibat hujan. Warga minta Pemkab segera perbaiki untuk keselamatan.