
Delegasi 18 Negara Anggota IFRC Akan Tinjau Sistem Deteksi Bencana di Sekotong
Puluhan delegasi dari 18 negara anggota Palang Merah Internasional atau Federation of the Red Cross (IFRC) akan berkunjung ke Sekotong, Lombok.
Puluhan delegasi dari 18 negara anggota Palang Merah Internasional atau Federation of the Red Cross (IFRC) akan berkunjung ke Sekotong, Lombok.
KPK menegaskan larangan legalisasi tambang emas ilegal di Bukit Lendek Bara, NTB. Aktivitas ini berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
Gubernur Iqbal menanggapi rencana pengelolaan tambang emas Sekotong oleh Koperasi Desa. Ia menekankan pentingnya legalitas dan dampak sosial- lingkungan.
Gubernur NTB menerbitkan izin pertambangan rakyat untuk tambang emas di Sekotong, meski sebelumnya disegel KPK. Fokus pada optimalisasi dan lingkungan.
Tambang emas di Sekotong, Lombok Barat, akan dikelola Koperasi Desa setelah sebelumnya dikelola ilegal oleh perusahaan China. Masyarakat diuntungkan.
Pemerintah legalisasi tambang emas di Sekotong, Lombok Barat, dikelola Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala desa di Kecamatan Sekotong menolak penyaluran bansos beras karena data penerima bermasalah. Mereka menunggu perbaikan data sebelum menerima bantuan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, kecewa pada investor Marina Bay City yang hanya mengurus izin 1,7 hektare dari rencana 150 hektare untuk smart city.
Pemkab Lombok Barat gagal melegalkan tambang emas di Sekotong. KPK menegaskan status tambang tersebut masih ilegal karena masuk kawasan hutan.