
Pernikahan Dini hingga Faktor Ekonomi Picu Stunting di Mataram
Pemkot Mataram mencatat 1.500 anak mengalami stunting, setara 6,7% dari total anak. Upaya penurunan dilakukan melalui penyuluhan dan dukungan masyarakat.
Pemkot Mataram mencatat 1.500 anak mengalami stunting, setara 6,7% dari total anak. Upaya penurunan dilakukan melalui penyuluhan dan dukungan masyarakat.
Kepala Desa VO di Ogan Ilir menikahi gadis 17 tahun setelah digerebek warga. Keluarga korban memilih kesepakatan adat, meski VO sudah beristri.
Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 38 di Lombok Timur resmi beroperasi, menawarkan pendidikan gratis untuk 258 siswa guna mencegah pernikahan usia anak.
Pemkab Lombok Timur mencatat penurunan kekerasan terhadap anak, dari 41 kasus pada 2024 menjadi 11 kasus di 2025, berkat upaya pencegahan yang dilakukan.
Disdukcapil Parepare mencatat 8.875 warga kawin tidak tercatat, banyak akibat nikah siri dan pernikahan dini.
Kejari Lombok Tengah memeriksa Kepala SMPN 1 Praya Timur terkait denda Rp 2 juta untuk siswi menikah. Denda ini berdasarkan kesepakatan dengan wali murid.
LPA Mataram mengecam denda Rp 2 juta untuk siswi menikah. Mereka menilai sanksi itu pungli dan tidak menyelesaikan masalah, mendesak edukasi lebih baik.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi menolak usulan pasangan suami istri (pasutri) anak di Lombok dijadikan duta antipernikahan dini.
UPTD PPA Lombok Tengah kini hampir setiap hari menerima laporan terkait pernikahan anak. Hal itu setelah pernikahan anak sekolahan berinisial SMY dan SR viral.
Selvi Ananda Gibran memanggil sepasang siswa SMP di Mataram lantaran berpacaran. Ia mengingatkan pasangan itu bahwa pernikahan yang tidak hanya modal cinta.