.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung resmi mengalihkan sistem pengawasan transaksi wajib pajak dari mesin kasir otomatis (tapping box) ke sistem web service yang terintegrasi penuh dengan pihak ketiga. Langkah berbasis teknologi ini diambil untuk mempersempit ruang manipulasi data transaksi dan menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sistem ini jauh lebih efektif karena sistem internal pemerintah dapat langsung tertanam dan terkoneksi dengan sistem transaksi wajib pajak. Sehingga ini memperkecil peluang manipulasi data," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung di Pusat Pemerintahan Badung, Selasa (14/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Integrasi teknologi baru ini nantinya akan diperkuat dengan rencana kerja sama strategis antara Pemkab Badung dan platform digital global seperti Airbnb serta Traveloka. Melalui pemanfaatan data agregat dari kedua platform tersebut, pemerintah dapat memvalidasi data riil pemesanan kamar dan kunjungan wisatawan secara akurat.
"Jika kerja sama dengan platform digital ini berjalan, kami bisa memegang data akurat mengenai siapa saja yang memesan dan di hotel mana mereka menginap. Besoknya, tim penetapan dan verifikasi lapangan tinggal mencocokkan data tersebut saat melakukan audit. Jika ada ketidaksesuaian, kita bisa langsung ambil tindakan tegas," tambah Adi Arnawa.
Penerapan sistem baru ini juga diharapkan mampu memberikan efek psikologis yang positif bagi para wajib pajak di Badung agar lebih jujur dan taat dalam melaporkan kewajibannya. Kendati demikian, Adi Arnawa mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada integritas para petugas pajak di lapangan.
"Kunci utama dari optimalisasi pendapatan daerah ini bukan hanya pada sistem, tetapi kembali kepada mentalitas para petugas di lapangan. Kita harus tegas terhadap segala bentuk potensi penyimpangan," tegas Adi Arnawa di hadapan rombongan Pemkab Bandung yang dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Kunjungan kerja dan studi tiru dari Pemkab Bandung ini sengaja dilakukan untuk mempelajari langsung kebijakan peningkatan PAD serta pemanfaatan aplikasi web service oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Pihak Pemkab Bandung mengakui bahwa potensi pajak di wilayahnya sangat besar namun belum tergarap secara maksimal.
"Mudah-mudahan dengan studi tiru ini, Pemkab Bandung bisa meningkatkan potensi PAD secara maksimal dengan menerapkan aplikasi web service," ungkap Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
