
Nasib Nakes Honorer di Sukabumi Terkatung-katung
PPNI Kota Sukabumi menyoroti wacana pemerintah yang akan memprioritaskan pegawai honorer tenaga kesehatan (nakes) menjadi PPPK. Nasib nakes tak jelas.
PPNI Kota Sukabumi menyoroti wacana pemerintah yang akan memprioritaskan pegawai honorer tenaga kesehatan (nakes) menjadi PPPK. Nasib nakes tak jelas.
Massa demo yang terdiri dari tenaga kesehatan (nakes) honorer se-Jawa Barat berkumpul di depan Gedung Sate, Kota Bandung.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN dilakukan secara bertahap. Begini penjelasannya.
DPRD Bandung Barat menyoroti soal nasib tenaga honorer yang di ujung tanduk. Sebab honorer di sana hanya bisa digaji selama sembilan bulan.
Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) membentuk tim khusus guna menangani persoalan honorer.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai gagasan Mendagri Tito Karnavian soal PPPK sebuah solusi. Namun pihaknya masih akan mengkaji usulan itu.
Bupati Cianjur Herman Suherman merespons usulan Mendagri Tito Karnavian terkait nasib honorer yang tak lolos PPPK disalurkan ke BUMD. Dia mengaku berat.
Mendagri Tito Karnavian meminta Kepala Daerah dan Kementerian Lembaga dapat menyalurkan pegawai honorer atau non ASN yang tidak lolos seleksi PPPK disalurkan.
Pemkab Buleleng melakukan pendataan dan pemetaan terkait jumlah pegawai non ASN. Langkah tersebut menjadi jalan tengah penghapusan tenaga honorer.
Beberapa waktu lalu, beredar unggahan 2 orang siswa SD di Mamasa dengan poster aduan soal guru mereka. Tertulis, minimnya guru yang mengajar mereka di sana.