
Banggar Sesalkan Gubernur Sulsel Lakukan Perubahan Parsial Tanpa Restu DPRD
Banggar DPRD Sulsel menyesalkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melakuka dua kali perubahan parsial tanpa pemberitahuan ke DPRD.
Banggar DPRD Sulsel menyesalkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melakuka dua kali perubahan parsial tanpa pemberitahuan ke DPRD.
BKD Sulsel menuturkan pihaknya saat ini menunggu petunjuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) untuk 2 pejabat hasil lelang yang belum dilantik.
Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel meneken nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2022 senilai Rp 9,48 triliun. Target PAD naik Rp 100 M di RAPBD-P Tahun 2022.
DPRD Sulsel kritik Pemprov Sulsel karena dinilai mengabaikan rekomendasi KASN lantaran belum menuntaskan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan.
BKD Sulsel menilai tata pemerintahan tak terpengaruh kendati ada 9 OPD yang diisi pelaksana tugas (plt).
DPRD Sulsel menyoroti kinerja Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai membiarkan 9 posisi pimpinan OPD dijabat pelaksana tugas (Plt).
DPRD Sulsel sorot kebijakan Gubernur Sulsel yang melakukan perubahan struktur kelembagaan pada 2 RSUD tanpa lewat perda.
9 OPD Pemprov Sulsel belum memiliki pimpinan definitif alias masih Plt. DPRD mempertanyakan keseriusan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman jalankan good governance.
Anggota DPRD Sulsel Jufri Sambara (JS) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembangunan vila dalam kawasan hutan lindung di Toraja Utara (Torut).
DPRD Sulsel punya pertimbangan memangkas usulan bankeu Pemprov Rp 300 miliar di 2023. Program bankeu selama ini dinilai tidak signifikan kurangi kemiskinan.