.webp)
Partai Gerindra menarik diri dari wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu. Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang ditegur partai karena melakukan gerakan tanpa koordinasi.
"Kita kasih teguran, bahkan dia sudah menarik pernyataan sikapnya itu, dia tidak berkoordinasi dengan DPD dan DPP," kata Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo saat dihubungi, Selasa (8/9/2026).
Ade Jona menyebutkan Tapteng merupakan kabupaten yang sedang melakukan pemulihan pascabencana. Sehingga semua pihak harus bersatu dalam pemulihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian kan Tapteng itu kan kabupaten pascabencana, jadi kita sama-sama untuk bersatu gimana cepat pulih semua yang di Tapteng itu," tuturnya.
Dilansir dari detikNews, Hazmi menyatakan menarik pernyataannya tersebut. Dia mengatakan DPC Partai Gerindra sudah tidak terlibat lagi dalam pernyataan sikap bersama tersebut.
"Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu yang lalu," katanya dalam video yang diterima detikcom, Selasa (8/9).
Sebelumnya diberitakan, lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah. Mereka mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran.
Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial yang dilihat, Sabtu (5/9/2026). Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.
Hazmi menjelaskan jika penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 masih 30 persen per Agustus. Sehingga mereka menilai Masinton tidak profesional dalam pengelolaan anggaran.
"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.
"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.
Kelima partai politik ini juga mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD untuk pemberian bantuan korban banjir dan beasiswa dari APBD Tapteng. Rekomendasi itu disebut disetujui semua partai politik di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.
Pihaknya disebut bersedia untuk berdiskusi dengan Pemkab Tapteng dalam membedah APBD tahun 2025 dan 2026. Namun harus menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, dan pengamat anggaran dan para pimpinan partai politik.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.
Saat dihubungi, Hazmi menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Simak Video "Video PBNU soal Desakan Gus Yahya Mundur: Diselesaikan Pakai Cara Ulama"
[Gambas:Video 20detik] (niz/mjy)
